Bupati Siak Tegaskan Rumah Warga Penerima Bansos Tidak Ditempel Stiker Keluarga Miskin

Redaksi Redaksi
Bupati Siak Tegaskan Rumah Warga Penerima Bansos Tidak Ditempel Stiker Keluarga Miskin
Bupati Siak, Alfedri

SIAK - Pemerintah kabupaten Siak tidak akan menggunakan stiker "keluarga miskin" yang ditempel di rumah warga sebagai tanda penerima bansos, pemkab Siak punya skema yang mengatur agar semua bantuan tepat sasaran.

Hal ini ditegaskan Bupati Siak Alfedri, di mana pihaknya terus mematangkan persiapan bantuan sosial (bansos) untuk warganya yang terdampak wabah Covid-19, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

"Kita tidak akan menempelkan stiker bertuliskan "keluarga miskin", Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Pra Sejahtera seperti yang dilakukan kabupaten/kota lainnya," kata Alfedri kepada wartawan usai rapat di Zamrud Room Komplek Abdi Praja, Sabtu (9/5/2020).

Dijelaskan dia, langkah yang dilakukan pemerintah kabupaten Siak agar penyaluran bansos tepat sasaran hanya dengan memvalidkan data agar tidak tumpang tindih.

"Skemanya dibuat dengan baik, data divalidasi agar benar-benar tepat sasaran, sehingga tak tumpang tindih. Jadi, tak ada stiker-stiker yang kita pasang di rumah warga," tegas Bupati.

Lanjut Alfedri, selain bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan (BSP) pemkab Siak juga melakukan pendataan kepada penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi yang terdampak Covid-19.

Ditambahkannya, di Kabupaten Siak penerima BLT dari Kementerian Sosial ada sekitar 15.000 lebih, BLT dari Provinsi Riau sebanyak 3.900 dan BLT Dana Desa sebanyak 19.149 per keluarga.

"Jadi kami kontrol betul penyaluran bantuan itu. Kami sudah konsep dan ada matriksnya untuk penerima PKH, BSP, BLT Kemensos, BLT Provinsi, BLT Dana Desa dan Sembako bersumber APBD," terang Alfedri.

Untuk bantuan sembako, Pemkab Siak telah menganggarkan sebanyak 32.000 keluarga yang akan menerima paket sembako selama tiga bulan bagi yang

terdampak Covid-19.

Seperti diberitakan, Kabupaten Siak salah satu daerah yang diusulkan Pemprov Riau untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Riau, Syahrial Abdi mengatakan, Pemprov Riau melalui Gubernur Riau, selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi Riau telah menyampaikan surat permohonan usulan PSBB ke pemerintah pusat.

"PSBB di Riau akan diterapkan di lima kabupaten-kota, yakni Kabupaten Kampar, Pelalawan, Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai," jelasnya. (adv)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini