APDESI Rohil Gelar Rakercab Dan Konsolidasi I

Redaksi Redaksi
APDESI Rohil Gelar Rakercab Dan Konsolidasi I
jon
Bupati Rohil H Suyatno saat memberikan sambutan.

BAGANBATU, riaueditor.com - Menindaklanjuti masih banyaknya keluhan dan kekurangan yang ada di daerah kepenghuluan (Desa) untuk itu keluarga besar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)  Rokan Hilir menggelar acara Rapat Kerja Cabang (Rakercab) dan Konsolidasi kepenghuluan se-kabupaten Rokan Hilir. 

Kegiatan yang dipusatkan di Rokan Cafe Suzuya Bagan Batu,  kecamatan Bagan Sinembah pada Senin (21/1/2019) itu dihadiri langsung oleh Bupati Rokan Hilir,  H Suyatno Amp, Ketua DPRD Rokan  Hilir yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD, Suyadi SP,  Kapolres Rokan Hilir, Kejari Rokan Hilir, unsur Forkompinda dan Kepala Dinas PMD Rokan Hilir,  H Jasrianto Ssos Msi, serta Upika Bagan Sinembah. 

Ketua APDESI Rokan Hilir, H Sutejo  SpdI dalam sambutannya mengatakan, bahwa APDESI yang dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan menjawab semua permasalahan yang terjadi di Pemerintahan Desa ternyata mengalami pasang surut dalam rangkaian proses perjalanannya, terutama di Kabupaten Rokan Hilir.  

" Karena berdasarkan ketentuan, bahwa Rakercab itu memang perlu dilakukan setidaknya dua kali dalam lima tahun. Dan perlu diketahui,  bahwa kegiatan ini juga dilakukan untuk mengakomodir keluhan dari semua kepenghuluan, " katanya. 

Keberadaan APDESI sangatlah penting terutama dengan telah lahirnya dan diberlakukannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, lebih utama yang harus disikapi persoalan tahapan regulasi di daerah khususnya di Kabupaten Rokan Hilir.

Sementara untuk menindak lanjuti penurunan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 sangantlah dibutuhkan kerja sama yang baik antara Pemerintahan Desa dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. (Jon)

Tag:
apdesirohil
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola birokrasi dan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan. Langkah tegas pun mulai diterapkan terhadap sejumlah instansi yang dinilai masih memiliki persoalan serius, khususnya terkait disiplin kerja dan pengelolaan administrasi. Evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara terus menjadi perhatian utama. Penataan ulang pegawai dilakukan sebagai bentuk pembenahan agar pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik. Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan peringatan keras kepada jajaran Sekretariat DPRD (Setwan) Riau terkait berbagai persoalan yang masih ditemukan. Temasuk dugaan masalah perjalanan dinas yang dinilai berulang. “Saya tegaskan, tidak ada lagi pegawai yang tidak bekerja. Saya minta berdiri dulu yang dari Setwan. Coba berdiri semua yang dari Setwan. Saya ingatkan kepada kalian saya tidak mau lagi di Sekwan itu ditemukan masalah SPPD pada tahun depan,” katanya di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (26/05). Dijelaskan, sebagai bentuk evaluasi serius terhadap kondisi internal Setwan DPRD Riau yang dinilai membutuhkan pembenahan menyeluruh telah dilakukan perombakan pegawai. Ia menekankan, persoalan administrasi maupun pengawasan tidak boleh lagi terulang setelah dilakukan perombakan besar. “Sudahlah, hari ini total ada 308 orang di Setwan yang saya pindahkan semua. Saya tidak main-main. Saya pindahkan satu kantor karena saking ngerinya kondisi di Setwan DPRD Riau. Setan pun takut masuk ke situ karena saking besarnya angka korupsi di sana,” jelasnya. Ia menegaskan, para pegawai baru yang kini mengisi posisi di lingkungan Setwan harus bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan internal. Terlebih, untuk pejabat struktural sekretariat dewan yang baru dilantik. “Jika nanti masih ada temuan lagi, kalian yang baru ini akan saya tarik masalah hukumnya. Jika kurang pengawasan, itu menjadi tanggung jawab kalian, termasuk Sekwan,” tegasnya. Plt Gubri SF Hariyanto ungkapkan, alasan yang selama ini disampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan perbuatan pegawai lama tidak lagi bisa dijadikan pembenaran. Karena itu, rotasi dan mutasi besar-besaran dilakukan untuk memastikan adanya perubahan nyata. “Saya sudah bilang kemarin, tetapi Sekwan masih beralasan bahwa itu adalah perbuatan orang-orang lama. Oke hari ini saya bersihkan, total saya pindahkan 308 orang. Jika setelah ini masih ada temuan lagi saya tidak akan tinggal diam,” ungkapnya. Ia juga mengaku kecewa karena pada tahun 2025 masih ditemukan persoalan serupa yang menunjukkan lemahnya pengawasan. Kondisi itu menjadi alasan utama dirinya merombak struktur pegawai di Setwan Riau secara menyeluruh. “Saya tidak peduli siapa pun yang ada di situ, saya ganti semua demi membersihkan DPRD Riau. Ini sejarah, satu kantor dipindahkan semua, tinggal beberapa saja yang tidak dipindahkan. Saya melakukan ini bukan karena benci secara pribadi, melainkan kecewa melihat cara kerjanya. Oleh karena itu, saya minta kepada Sekwan yang ada sekarang, semua temuan tahun 2025 harus dikembalikan uangnya jangan bikin malu lagi,” pungkasnya.
Pemerintahan

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola birokrasi dan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan. Langkah tegas pun mulai diterapkan terhadap sejumlah instansi yang dinilai masih memiliki persoalan serius, khususnya terkait disiplin kerja dan pengelolaan administrasi. Evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara terus menjadi perhatian utama. Penataan ulang pegawai dilakukan sebagai bentuk pembenahan agar pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik. Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan peringatan keras kepada jajaran Sekretariat DPRD (Setwan) Riau terkait berbagai persoalan yang masih ditemukan. Temasuk dugaan masalah perjalanan dinas yang dinilai berulang. “Saya tegaskan, tidak ada lagi pegawai yang tidak bekerja. Saya minta berdiri dulu yang dari Setwan. Coba berdiri semua yang dari Setwan. Saya ingatkan kepada kalian saya tidak mau lagi di Sekwan itu ditemukan masalah SPPD pada tahun depan,” katanya di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (26/05). Dijelaskan, sebagai bentuk evaluasi serius terhadap kondisi internal Setwan DPRD Riau yang dinilai membutuhkan pembenahan menyeluruh telah dilakukan perombakan pegawai. Ia menekankan, persoalan administrasi maupun pengawasan tidak boleh lagi terulang setelah dilakukan perombakan besar. “Sudahlah, hari ini total ada 308 orang di Setwan yang saya pindahkan semua. Saya tidak main-main. Saya pindahkan satu kantor karena saking ngerinya kondisi di Setwan DPRD Riau. Setan pun takut masuk ke situ karena saking besarnya angka korupsi di sana,” jelasnya. Ia menegaskan, para pegawai baru yang kini mengisi posisi di lingkungan Setwan harus bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan internal. Terlebih, untuk pejabat struktural sekretariat dewan yang baru dilantik. “Jika nanti masih ada temuan lagi, kalian yang baru ini akan saya tarik masalah hukumnya. Jika kurang pengawasan, itu menjadi tanggung jawab kalian, termasuk Sekwan,” tegasnya. Plt Gubri SF Hariyanto ungkapkan, alasan yang selama ini disampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan perbuatan pegawai lama tidak lagi bisa dijadikan pembenaran. Karena itu, rotasi dan mutasi besar-besaran dilakukan untuk memastikan adanya perubahan nyata. “Saya sudah bilang kemarin, tetapi Sekwan masih beralasan bahwa itu adalah perbuatan orang-orang lama. Oke hari ini saya bersihkan, total saya pindahkan 308 orang. Jika setelah ini masih ada temuan lagi saya tidak akan tinggal diam,” ungkapnya. Ia juga mengaku kecewa karena pada tahun 2025 masih ditemukan persoalan serupa yang menunjukkan lemahnya pengawasan. Kondisi itu menjadi alasan utama dirinya merombak struktur pegawai di Setwan Riau secara menyeluruh. “Saya tidak peduli siapa pun yang ada di situ, saya ganti semua demi membersihkan DPRD Riau. Ini sejarah, satu kantor dipindahkan semua, tinggal beberapa saja yang tidak dipindahkan. Saya melakukan ini bukan karena benci secara pribadi, melainkan kecewa melihat cara kerjanya. Oleh karena itu, saya minta kepada Sekwan yang ada sekarang, semua temuan tahun 2025 harus dikembalikan uangnya jangan bikin malu lagi,” pungkasnya.