Komisi I DPRD Pelalawan Kritik Database Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial

Redaksi Redaksi
Komisi I DPRD Pelalawan Kritik Database Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial
riaueditor.com/zoelgomes

PELALAWAN, riaueditor.com - Komisi I DPRD Pelalawan, Selasa (7/9/2021) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial dan sejumlah Mahasiswa dan Pemuda.

Dalam RDP tersebut, Komisi I DPRD Pelalawan yang dihadiri H. Abdullah, S.Pd politisi PKS Wakil Ketua Komisi I, Anggita Faizal, SE.M.Si politisi PAN dan Sozifao Hia politisi PDIP mengkritik database yang dimiliki Dinas Sosial Pelalawan terkait Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial.

"Kita merespon laporan yang diterima dari masyarakat melalui mahasiswa dan pemuda terkait banyaknya Keluarga Penerima Manfaat bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Seperti masuk dalam data penerima bantuan namun malah bantuan tak kunjung diterima. Belum lagi ada yang memiliki usaha, perkebunan sawit dan tidak miskin malah menerima bantuan sosial," ujarnya.

Menurutnya, segala macam bentuk bantuan sosial kini namanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun bantuan non tunai, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain sebagainya.

"Jika bantuan ini berasal dari APBN maka tentunya ada pendamping dalam mendata para penerima gar tepat sasaran yang digaji melalui APBN. Begitupun ada musyawarah tingkat desa dan kelurahan. Namun kenyataannya hingga kini masih banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran," paparnya.

Ditambahkannya, berbagai faktor penyebab terjadinya salah sasaran dalam data penerima bantuan tentunya banyak faktor yang harus segera dilakukan perbaikan.

"Makanya dari dulu kita pertanyakan kriteria atau ketegori miskin di Dinas sosial seperti apa. Kita pertanyakan kriteria miskin oleh Pememerintah Kabupaten Pelalawan seperti apa agar lebih jelas dan tidak ada perbedaan data antara satu instansi dengan instansi yang lain," bebernya.

Hal senada juga disampaikan Faizal, SE.M.Si yang menyebutkan pentingnya dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap data penerima bantuan sosial.

"Sudah lama kita ingatkan agar lakukan evaluasi data penerima bantuan sosial. Sangat disayangkan jika Dinas Sosial tidak punya kriteria dan kategori miskin yang baku hingga saat ini.Begitupun para pendamping hendaknya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan RT, RW setempat. Harus door to door dalam melakukan cros cek data dilapangan sehingga penerima bantuan tepat sasaran.Ini merupakan kritik agar menghindari penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Kita ingin ptogram sampai kepada yang berhak menerima," ucapnya.(ZoelGomes)

Tag:
Bansosbasedatakritikpenerima
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini