Dewan Pelalawan Akan Sidak Beras Penyalai, Ini Kata Dirut PD Tuah Sekata

Redaksi Redaksi
Dewan Pelalawan Akan Sidak Beras Penyalai, Ini Kata Dirut PD Tuah Sekata
riaueditor.com/zoelgomes

PELALAWAN, riaueditor.com - DPRD Pelalawan dalam waktu dekat menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) ke Kecamatan Kuala Kampar guna meninjau langsung ketersediaan produksi Beras Penyalai.

Demikian disampaikan Baharudin,SH Ketua DPRD Pelalawan kepada riaueditor.com baru-baru ini. Menurutnya, sidak bertujuan untuk memastikan produksi, ketersediaan atau stok beras penyalai. Ditambah saat ini juga diperuntukkan bagi ASN dan honorer.

"Ini akan kita koordinasikan dengan komisi II DPRD Pelalawan, sehingga kita dapat kejelasan data produksi, ketersediaan stok dan segala informasi terkait beras penyalai ini. Paling utama kita pastikan ini memang beras penyalai. Sehingga tidak ada dugaan ataupun pertanyaan soal beras penyalai ini," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Kabupaten Pelalawan, Tengku Nahar menyambut baik sidak yang dilakukan oleh pihak DPRD Pelalawan.

"Jika data dari kami, produksi dan ketersediaan stok beras penyalai sangat mencukupi dari luasan lahan 4700 hektar dengan perkiraan 1 hektar dapat menghasil 3 ton beras. Ditambah ada sebagian lahan yang sudah bisa 2 kali panen dalam setahun," bebernya.

Hal senada juga disampaikan Tengku Efrisyah Putra atau akrab dipanggil Tengku Putra Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Tuah Sekata. Dirinya menyambut baik dan siap mendampingi Dewan Pelalawan untuk melakukan sidak ke Kuala Kampar.

"Intinya kita tidak mungkin mengambil beras lain selain beras penyalai. Karena kita berniat mempromosikan beras penyalai ini ke tingkat nasional bahkan internasional. Bahkan saat ini stok beras penyalai 1 tahun aman sebanyak 140 ton di gudang kita. Itupun belum semua diambil dari gudang-gudang beras di Kuala Kampar. Kami menyambut baik sidak dari DPRD Pelalawan," paparnya.

Terkait soal peruntukan untuk ASN dan honorer, sambung Tengku Putra belum direalisasikan oleh semua OPD.

"Karena belum semua OPD menyerahkan data ASN dan honorernya. Makanya kebutuhan kurang dari 10 ton perbulan yang seharusnya lebih dari itu," tutupnya. (ZoelGomes)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini