Pemda Kampar Sampaikan Perubahan APBD 2018

Redaksi Redaksi
Pemda Kampar Sampaikan Perubahan APBD 2018
sy/riaueditor.com
Sekdakab Kampar, Drs Yusri MSi menyerahkan materi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kampar tahun 2018, kepada Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri SAg.

KAMPAR, riaueditor.com - Sidang paripurna DPRD Kabupaten Kampar agenda penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2018 dimulai pada pukul 15.10 WIB.

Skor dicabut, kata ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri saat memulai acara sidang paripurna, Selasa (25/9/2018). Sebelumnya sidang paripurna dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB.

Mewakili Bupati Kampar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Yusri menyampaikan komposisi pendapatan daerah dan belanja daerah 

pada masa sidang III DPRD Kampar.

dalam perubahan Ranperda ada beberapa item yang dikurangkan dan ada yang bertambah, ucapnya.

Hal itu disebabkan, adanya pengurangan dana bagi hasil sebesar Rp 67 Milyar lebih, retribusi sebesar Rp 11 Milyar lebih dan Silva sebesar Rp 21 Milyar lebih

"inilah penyebab peegeseran APBD Kampar," ucapnya.

Adapun upaya yang akan kita lakukan yaitu, melakukan penghematan dari semua sisi dan rasionalisasi anggaran.

Namun demikian, untuk pekerjaan yang telah selesai dan sedang berjalan yang dikerjakan oleh pihak ketiga diusahakan tidak ada tunda bayar, kata Yusri. (Syailan Yusuf)

Tag:
APBDkamparparipurnaperubahan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola birokrasi dan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan. Langkah tegas pun mulai diterapkan terhadap sejumlah instansi yang dinilai masih memiliki persoalan serius, khususnya terkait disiplin kerja dan pengelolaan administrasi. Evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara terus menjadi perhatian utama. Penataan ulang pegawai dilakukan sebagai bentuk pembenahan agar pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik. Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan peringatan keras kepada jajaran Sekretariat DPRD (Setwan) Riau terkait berbagai persoalan yang masih ditemukan. Temasuk dugaan masalah perjalanan dinas yang dinilai berulang. “Saya tegaskan, tidak ada lagi pegawai yang tidak bekerja. Saya minta berdiri dulu yang dari Setwan. Coba berdiri semua yang dari Setwan. Saya ingatkan kepada kalian saya tidak mau lagi di Sekwan itu ditemukan masalah SPPD pada tahun depan,” katanya di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (26/05). Dijelaskan, sebagai bentuk evaluasi serius terhadap kondisi internal Setwan DPRD Riau yang dinilai membutuhkan pembenahan menyeluruh telah dilakukan perombakan pegawai. Ia menekankan, persoalan administrasi maupun pengawasan tidak boleh lagi terulang setelah dilakukan perombakan besar. “Sudahlah, hari ini total ada 308 orang di Setwan yang saya pindahkan semua. Saya tidak main-main. Saya pindahkan satu kantor karena saking ngerinya kondisi di Setwan DPRD Riau. Setan pun takut masuk ke situ karena saking besarnya angka korupsi di sana,” jelasnya. Ia menegaskan, para pegawai baru yang kini mengisi posisi di lingkungan Setwan harus bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan internal. Terlebih, untuk pejabat struktural sekretariat dewan yang baru dilantik. “Jika nanti masih ada temuan lagi, kalian yang baru ini akan saya tarik masalah hukumnya. Jika kurang pengawasan, itu menjadi tanggung jawab kalian, termasuk Sekwan,” tegasnya. Plt Gubri SF Hariyanto ungkapkan, alasan yang selama ini disampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan perbuatan pegawai lama tidak lagi bisa dijadikan pembenaran. Karena itu, rotasi dan mutasi besar-besaran dilakukan untuk memastikan adanya perubahan nyata. “Saya sudah bilang kemarin, tetapi Sekwan masih beralasan bahwa itu adalah perbuatan orang-orang lama. Oke hari ini saya bersihkan, total saya pindahkan 308 orang. Jika setelah ini masih ada temuan lagi saya tidak akan tinggal diam,” ungkapnya. Ia juga mengaku kecewa karena pada tahun 2025 masih ditemukan persoalan serupa yang menunjukkan lemahnya pengawasan. Kondisi itu menjadi alasan utama dirinya merombak struktur pegawai di Setwan Riau secara menyeluruh. “Saya tidak peduli siapa pun yang ada di situ, saya ganti semua demi membersihkan DPRD Riau. Ini sejarah, satu kantor dipindahkan semua, tinggal beberapa saja yang tidak dipindahkan. Saya melakukan ini bukan karena benci secara pribadi, melainkan kecewa melihat cara kerjanya. Oleh karena itu, saya minta kepada Sekwan yang ada sekarang, semua temuan tahun 2025 harus dikembalikan uangnya jangan bikin malu lagi,” pungkasnya.
Pemerintahan

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola birokrasi dan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan. Langkah tegas pun mulai diterapkan terhadap sejumlah instansi yang dinilai masih memiliki persoalan serius, khususnya terkait disiplin kerja dan pengelolaan administrasi. Evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara terus menjadi perhatian utama. Penataan ulang pegawai dilakukan sebagai bentuk pembenahan agar pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik. Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan peringatan keras kepada jajaran Sekretariat DPRD (Setwan) Riau terkait berbagai persoalan yang masih ditemukan. Temasuk dugaan masalah perjalanan dinas yang dinilai berulang. “Saya tegaskan, tidak ada lagi pegawai yang tidak bekerja. Saya minta berdiri dulu yang dari Setwan. Coba berdiri semua yang dari Setwan. Saya ingatkan kepada kalian saya tidak mau lagi di Sekwan itu ditemukan masalah SPPD pada tahun depan,” katanya di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (26/05). Dijelaskan, sebagai bentuk evaluasi serius terhadap kondisi internal Setwan DPRD Riau yang dinilai membutuhkan pembenahan menyeluruh telah dilakukan perombakan pegawai. Ia menekankan, persoalan administrasi maupun pengawasan tidak boleh lagi terulang setelah dilakukan perombakan besar. “Sudahlah, hari ini total ada 308 orang di Setwan yang saya pindahkan semua. Saya tidak main-main. Saya pindahkan satu kantor karena saking ngerinya kondisi di Setwan DPRD Riau. Setan pun takut masuk ke situ karena saking besarnya angka korupsi di sana,” jelasnya. Ia menegaskan, para pegawai baru yang kini mengisi posisi di lingkungan Setwan harus bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan internal. Terlebih, untuk pejabat struktural sekretariat dewan yang baru dilantik. “Jika nanti masih ada temuan lagi, kalian yang baru ini akan saya tarik masalah hukumnya. Jika kurang pengawasan, itu menjadi tanggung jawab kalian, termasuk Sekwan,” tegasnya. Plt Gubri SF Hariyanto ungkapkan, alasan yang selama ini disampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan perbuatan pegawai lama tidak lagi bisa dijadikan pembenaran. Karena itu, rotasi dan mutasi besar-besaran dilakukan untuk memastikan adanya perubahan nyata. “Saya sudah bilang kemarin, tetapi Sekwan masih beralasan bahwa itu adalah perbuatan orang-orang lama. Oke hari ini saya bersihkan, total saya pindahkan 308 orang. Jika setelah ini masih ada temuan lagi saya tidak akan tinggal diam,” ungkapnya. Ia juga mengaku kecewa karena pada tahun 2025 masih ditemukan persoalan serupa yang menunjukkan lemahnya pengawasan. Kondisi itu menjadi alasan utama dirinya merombak struktur pegawai di Setwan Riau secara menyeluruh. “Saya tidak peduli siapa pun yang ada di situ, saya ganti semua demi membersihkan DPRD Riau. Ini sejarah, satu kantor dipindahkan semua, tinggal beberapa saja yang tidak dipindahkan. Saya melakukan ini bukan karena benci secara pribadi, melainkan kecewa melihat cara kerjanya. Oleh karena itu, saya minta kepada Sekwan yang ada sekarang, semua temuan tahun 2025 harus dikembalikan uangnya jangan bikin malu lagi,” pungkasnya.