Keluhkan Kondisi Keuangan, Komisi III Agendakan Hearing Dengan Semua OPD

Redaksi Redaksi
Keluhkan Kondisi Keuangan, Komisi III Agendakan Hearing Dengan Semua OPD
Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Fikri Wahyudi Hamdani

PEKANBARU, riaueditor.com - Akibat banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengeluhkan kekurangan anggaran dampak rasionalkisasi anggaran sehingga banyak kegiatan tidak jalan. Guna menjalankan fungsi pengawasan anggaran, Komisi III SPRD Kota Pekanbaru bakal mengagendakan hearing ke semua OPD yang menjadi mitra Komisi III.

Hal ini dimaksud untuk mengetahui secara jelas, seperti apa sebenarnya kondisi keuangan di masing-masing OPD. Apalagi ada kegiatan yang bukan menjadi skala prioritas namun itu yang dikerjakan. Dan banyak dari kegiatan yang dilakukan hanya menimbulkan piutang Pemko.

"Untuk mengetahui persoalan anggaran OPD ini, Komisi III sudah mengagendakan hearing. Kegiatan hearing ini sendiri akan dilakukan secara bertahap dan marathon sesuai jadwal yang akan ditentukan masing-masing OPD. Dalam pekan ini sudah ada nanti kita hearing OPD yang bermitra dengan kita," demikian disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Fikri Wahyudi Hamdani saat dijumpai di kantor DPRD Pekanbaru, Selasa (4/3).

Hearing dianggap perlu, dijelaskan Fikri karena hingga hari ini pihaknya belum pernah ada komunikasi dengan OPD yang menjadi mitra Komisi III terkait penggunaan anggaran, khususnya di triwulan pertama 2017. Meski begitu Fikri juga berharap kedepan penggunaan anggaran jangan sampai tidak pas dengan yang sudah ditentukan.

"Karena selama ini kita dengar banyak OPD mengeluarkan statemen kurang anggaran, satu sisi anggaran sudah ditentukan dan sudah disahkan melalui paripurna, APBD dan PAD. Untuk kegiatan 2017 ini berdasarkan kegiatanyang sudah diajukan itu," jelasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan memanggil semua OPD yang menjadi mitranya. Nanti saat hearing itu, akan  mempertanyakan progres kegiatan di triwulan pertama. 

"Apa saja yang sudah dilaksanakan? Kita tidak mau ada yang menjadi skala prioritas tapi tidak dikerjakan. Artinya, jangan sampai ada gejolak, yang katanya kurang anggaran, lalu  ada yang belum terbayarkan segala macam," ungkapnya.

Fikri juga menegaskan kepada Pemko, kalau memang tidak ada anggaran dari awal jangan dikerjakan karena ini dikhawatirkan hanya menjadi piutang. 

"Pemko harus tegas, kalau memang tidak ada anggaran sampai ke OPD-OPD tapi pekerjaan dilaksanakan, dan menimbulkan piutang," tegasnya.

Khusus untuk BPKAD, ditambahkan Fikri agar bisa mempertegas dan menjelaskan apa dasarnya membuatkan penganggaran per triwulan itu. 

"Kalau tidak bisa memutuskan itu, koordinaskan dengan DPRD," tutupnya.(eza)

Tag:
hearingkeluhkan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini