MKKS Swasta Keluhkan Kesenjangan Dengan Sekolah Negeri

Redaksi Redaksi
MKKS Swasta Keluhkan Kesenjangan Dengan Sekolah Negeri
riaueditor.com/fin

PEKANBARU, riaueditor.com - Puluhan guru SMA/SMK yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se Provinsi Riau, melakukan dialog dengan DPRD Riau. Dalam dialog itu terungkap bahwa adan kesenjangan antara sekolah negeri dengan swasta.

Ketua komisi V DPRD Riau Eddy Yatim usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDO) saat dikonfirmasi, Senin (14/2/22), membenarkan keluhan MKKS tersebut.

"Jadi hari ini kami dari komisi V, menerima bapak/ibu dari MKKS SMA dan SMK Swasta se Provinsi Riau. Beliau-beliau ini menyampaikan aspirasi terkait dengan rasa ketidakadilan Provinsi dalam hal memperhatikan kondisi sekolah Swasta", ucapnya.

Politisi asal fraksi Demokrat DPRD Riau itu mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan MKKS. Diantaranya, Pergub PPDB, bantuan BOSDA, dana DAK dan hal-hal lain.

Menyikapi hal itu kata Edy, pihaknya menawarkan agar MKKS membuat skala prioritas untuk kemudian direkomendasikan oleh dewan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

"Jadi skala prioritas itu sedang disusun MKKS. Sehari dua hari kedepan nanti kami minta dari MKKS untuk kemudian kami perjuangkan ke Dinas Pendidikan agar diperhatikan betul kedepan", ujarnya.

Menurut Edy, pihaknya juga tak menginginkan SMA dan SMK Swasta gulung tikar hanya gegara kekeliruan penerapan kebijakan.

Edy mengungkapkan, SMA dan SMK Swasta memang mendapat dana BOSDA. Hanya saja besaran dana BOSDA tersebut tidak sama dengan SMA/SMK Negeri.

"Intinya kita dari komisi V memberikan support karena dalam pertemuan tadi jarang dihadiri dua pimpinan DPRD Riau. Dan kedua pimpinan DPRD Riau itu memberikan dukungan atas pertemuan ini", tukas Edy.

Terkait hal itu kata Edy, pihaknya minta MKKS Swasta untuk memberikan data seputar jumlah sekolah, daya tampung sekolah, jumlah siswa dan guru di setiap sekolah.

Hal senada juga dibenarkan oleh ketua MKKS Swasta, Syafrudin. Ia mengatakan, pada dasarnya sekolah Swasta tidak kalah dengan negeri. Hanya dalam hal bantuan dana BOSDA masih terjadi kesenjangan.

"Kita tahu dana BOSDA itu kucuran dari Provinsi. Masih terjadi kesenjangan. Namun kalau Swasta menuntut ingin disamakan, kita juga harus lihat kemampuan keuangan kita. Kami sama-sama paham. Tapi jangan juga "dihinakan", ujarnya.

Syafrudin mengatakan, wacana Gubernur Riau Syamsuar yang akan membuka sekolah-sekolah baru baik SMA dan SMK tahun 2023 mendatang, pihaknya minta komisi V DPRD Riau agar memperhatikan sekolah-sekolah yang sudah ada.

"Kami sekolah Swasta sekarang inimengalami hidup segan mati tak mau. Ketika kami minta Dinas Pendidikan melalui komiosi V DPRD Riau, ayo kita sama-sama berjalan sesuai Tupoksi kita. Dinas Pendidikan membina kami. Tapi bantu juga kami, kami kekurangan siswa.

Menurut Syafrudin, dengan kurangnya siswa maka sekolah Swasta akan mati alias sekarat.

Pihaknya kata Syafrudin, selaku ketua MKKS Swasta Riau, dari laporan yang ia peroleh di sebagian Provinsi di Indonesia ada yang menerima bantuan dana BOSDA tersebut dan ada yang tidak.

Sementara terkait data yang diminta dewan, pihaknya akan segera menyiapkan dan memberikan dalam waktu dekat. (fin)

Tag:
dengankeluhkankepseknegerisekolahswasta
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini