Fraksi Nasdem Rohul Tolak LKPj APBD Rohul 2014

Redaksi Redaksi
Fraksi Nasdem Rohul Tolak LKPj APBD Rohul 2014
ys/riaueditor.com
Fraksi Nasdem Rohul Tolak LKPj APBD Rohul 2014
PS.PANGARAIAN, riaueditor.com - Dianggap realisasi dilapangan tidak berkeadilan dan tidak transparan, Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Rapat Paripurna DPRD Rohul, Jumat (31/7).

Penolakan itu diungkapkan langsung Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Rohul, Alpasirin menyebutkan fraksinya menolak LKPj APBD Tahun 2014, karena dianggap tidak transparan dan realisasi dilapangan juga tidak berkeadilan.

"Kami melihat Pemerintah tidak transparan dalam mengelola sistem keuangan daerah, jadi tidak ada alasan Nasdem untuk menerima LKPj APBD Bupati Rohul tahun 2014 lalu. Ini menjadi catatan kritis bagi pemerintah selanjutnya, untuk merumuskan struktur pembangunan di Rohul yang transpran dan berkeadilan," tegasnya.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Rohul dari Partai Golkar dan dituangkan dalam pandangan umum dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Rohul yang disampaikan oleh juru bicaranya, Kasmawati menyebutkan untuk membuat perda tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah Golkar meminta disesuaikan aturan yang berlaku.

"Ranperda tentang keuangan ini kok baru sekarang diajukan, padahal ini termasuk hal yang sangat vital bagi pembangunan di Rohul," tanyanya.

Tidak hanya itu,  Kasmawati juga menyinggung soal pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD Rohul tahun 2014 dan mempertanyakan terkait besaran silva keuangan daerah, dana pelaksanaan ABPD belum maksimal sesuai dengan amanat undang-undang. Pasalnya saat ini APBD silva Rp 116 miliar, belum direalisasikan, tidak diketahui apa kendalanya, kenapa anggaran sebesar itu tidak dilaksanakan kepada masyarakat.

Sementara itu, juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat, Kelmi Amri meminta penerapan keuangan berbasis sistem informasi, terkait pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD Rohul tahun 2014. Fraksi PD memberikan apresiasi yang cukup besar, sebab telah menjalankannya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

"Kedepan perlu memperhatikan aspek efektifitas dan efesiensi keuangan daerah, sehingga bisa terealisasi dengan sebaik mungkin," sebutnya.

Sementara, pandangan umum Fraksi PDI-P disampaikan juru bicaranya, Hj Sumartini mengaku sistem pedoman pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan perbaikan secara tertib, perencanaan penbangunan tidak sesuai dengan asumsi keuangan daerah termasuk sumber pembiayaan daerah.

"Fraksi PDI-P, meminta kepada pemerintah supaya pengelolaan keuangan itu bisa tertib, efektif, efesien, akuntabel serta memperhatikan aspek-aspek keadilan," ulasnya.

Terlihat hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Rohul Hafith Syukri, Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar, Zulkarnain, Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra Abdul Muas, pada kesempatan itu hadir 29 wakil rakyat, Kepala Dinas, Badan, Kantor, perwakilan Kapolres Rohul, TNI dan lainnya. (yahya)
Tag:
LKPJparipurna
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini