Dewan Nilai Penanganan Covid-19 di Riau Tak Berjalan Sesuai Harapan

Redaksi Redaksi
Dewan Nilai Penanganan Covid-19 di Riau Tak Berjalan Sesuai Harapan
riaueditor.com/fin

PEKANBARU, riaueditor.com - Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Riau dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau, Dinkes kabupaten/kota dan pimpinan Rumah Sakit se-Riau diketahui, penanganan covid-19 ternyata tidak berjalan sesuai harapan.

"Bahwa lonjakan penyebaran covid-19 provinsi Riau menjadi juara umum Nasional, makanya kami dari komisi V mengambil inisiatif untuk melakukan rapat pertemuan pada hari ini," ujar anggota DPRD Riau Zulkifli usai RDP, Kamis (3/6/21).

Dikatakan RDP yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Riau Agung Nugroho tersebut, bertujuan untuk mengetahui penyebab tingginya angka penyebaran covid-19, dimana Riau menjadi juara 1 Nasional.

"Dari penjelasan tadi kita dapat kesimpulan bahwa kegiatan operasional di lapangan tidak berjalan sesuai harapan. Semuanya tertumpu kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota, tidak dibantu dengan tim Satgas covid lainnya di kabupaten/kota itu sendiri", ujarnya.

Zulkifli mencontohkan, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu. Sebagai ketua RT di tempat ia berdomisili kata Zulkifli, dirinya terkadang dilibatkan dan terkadang tidak. Belakangan ketika adanya vaksinasi massal mereka baru dilibatkan. Dan itupun hanya untuk mendata warga lanjut usia, ucap dia kecewa.

Ia menjelaskan, persoalan mendasar yang dihadapi kabupaten/kota dalam menangani covid, bukan karena anggaran. Melainkan kekurangan fasilitas seperti ruang perawatan, ruang isolasi mandiri, ventilator, ambulance, APD, obat-obatan dan lain sebagainya.

Di kabupaten Kampar kata Zulkifli, kekurangan tempat tidur (ruang perawatan) sebenarnya sudah disiapkan. Akan tetapi dengan adanya kasus hukum di sana sehingga barang ini belum bisa terpakai.

Oleh karena itu kata Zulkifli, wakil ketua DPRD Riau Agung Nugroho sudah menyampaikan kepada Kejati Riau untuk membantu yang bersangkutan di Pengadilan agar tidak memberatkan.

Sementara menyikapi kekurangan fasilitas Rumah Sakit di kabupaten/kota kata Zulkifli, pihaknya minta Kepala Dinkes kabupaten/kota dan kepala Rumah Sakit, mengusulkannya kepada Tim Satgas covid 19 Riau yang tembusannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Komisi V DPRD Riau.

Dari keterangan Kepala Dinkes Dra. Hj Mimi Yuliani Nazir, Apt, MM sebut politisi asal fraksi Demokrat DPRD Riau itu, dana penanganan covid tahun 2021 tidak ada di Dinas Kesehatan, melainkan di BPKAD Provinsi.

Oleh karena itu permintaan anggaran kekurangan fasilitas di kabupaten/kota harus membuat proposal permintaan ke BPKAD Riau atau laporan ke Gubernur Riau.

Sementara terkait kehadiran Wakapolda Riau Riau Brigjen Drs. Tabana Bangun M.Si pada RDP kata Zulkifli, bertujuan agar Kapolres dan Kapolsek dilibatkan dalam mengatasi penyebaran covid-19 di Riau.

"Tadi sambutan dari bapak Wakapolda sudah menjamin seluruh Kapolsek Kapolres se provinsi Riau turut aktif dalam mengatasi penyebaran covid-19 di provinsi Riau. Jadi sudah diinstruksikan oleh Kapolda Riau melalui bapak Wakapolda tadi supaya kepala Dinkes mengikutsertakan Kapolsek dan Kapolres di daerah masing-masing", pungkasnya. (fin)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini