Dewan Minta Orang Tua Tak Paksakan Anak Masuk Sekolah Favorit

Redaksi Redaksi
Dewan Minta Orang Tua Tak Paksakan Anak Masuk Sekolah Favorit
SELATPANJANG, riaueditor.com- Soal pendidikan, setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Pendidikan merupakan satu faktor penting penentu keberhasilan si anak di masa depan kelak. Oleh karena itu, orang tua tentunya akan berusaha semaksimal untuk masa depan anak yang cemerlang, terlebih lagi si anak memiliki potensi.

Tapi sayang, untuk mendapatkan kursi di lembaga pendidikan favorit saat ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Selain harus melalui serangkaian persyaratan administrasi, termasuk juga harus menyiapkan sejumlah uang sebagai uang masuk ke sekolah tersebut.

Untuk persyaratan menyiapkan sejumlah uang masuk agar mendapatkan kursi di sekolah favorit ini jelas memberatkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pungutan uang masuk yang sebenarnya tak dibolehkan lagi ini jumlahnya bukanlah di rata-rata ratusan ribu, namun jutaan.

Demikian halnya yang dialami Atan, warga Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, calon wali murid di SMAN 2 Selatpanjang. Atan mengeluh karena tak bisa membayar uang muka yang disyaratkan panitia Penerimaan Siswa Baru SMAN 1 Selatpanjang. Padahal Atan sangat berharap dengan bersekolahnya si buah hati di sekolah favorit ini, si anak bisa mengukir masa depan cemerlang.

"Janganlah dia (si anak) sampai seperti saya yang tidak bersekolah ini," ujar Atan yang hanya bekerja sebagai buruh pasar.

Terkait itu, Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah menyebutkan agar orang tua anak tidak memaksakan anaknya untuk dapat bersekolah di sekolah favorit. Khususnya lagi jika sekolah yang dituju tersebut sudah memenuhi kuota.

"Masih banyak SMA atau MA yang tingkat dan mutu belajarnya sama dan juga mendapatkan bantuan dari pemerintah bagi siswa-siswi yang kurang mampu," kata Ardiansyah.

Sementara, dengan alokasi anggaran pendidikan yang besar dari APBD Kepulauan Meranti, semestinya pungutan seperti yang dialami Atan ini tak terjadi, apa lagi yang ditodong itu adalah masyarakat tak mampu.

jika membuka kembali kebijakan Pemkab Kepulauan Meranti yang menyebut tidak ada lagi pungutan pada PSB, kenyataan yang terjadi saat ini di sekolah-sekolah favorit jelas bertolak belakang. Pungutan yang dilakukan oleh sekolah khususnya yang ada di Kepulauan Meranti dipertanyakan.

Hingga berita ini dimuat, Kepala Sekolah SMAN 1 Selatpanjang Syahrial, S.Pd terkait masalah ini belum bisa dikonfirmasi(B2)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini