Dewan Kritisi APBD Dipangkas Setelah Ketok Palu

Redaksi Redaksi
Dewan Kritisi APBD Dipangkas Setelah Ketok Palu
Ketua Fraksi PAN DPRD Pelalawan Nazar Arnazh
PELALAWAN, riaueditor.com - Dilematis, begitulah saat ini yang dihadapi Pemkab Pelalawan. Betapa tidak, ketika APBD 2016 sudah disahkan sebesar Rp 2,160 Triliun alih-alih dipangkas lebih kurang Rp 262 miliar.

Akibat kebijakan pemerintah pusat ini memaksa Pemkab Pelalawan melakukan rasionalisasi anggaran. Semua anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut dipangkas.

"Saran kita, SKPD mesti selektif dalam melakukan rasionalisasi, utamakan program dan kegiatan prioritas," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Pelalawan Nazar Arnazh, Rabu (10/12).

Hal seperti ini sambungnya, merupakan kejadian yang kedua dialami Kabupaten Pelalawan dan daerah lainnya di Indonesia. "Tahun anggaran lalu juga terjadi rasionalisasi akibat adanya penguranngn DBH ini," ungkapnya.
 
"Kita juga tak habis pikir kenapa pusat baru menyatakan ada pengurangan DBH setelah APBD disahkan," papar Nazar yang juga Ketua DPD PAN Pelalawan ini balik bertanya sambil menambahkan pengurangan DBH ini bukan hanya dialami Kabupaten Pelalawan tapi hampir seluruh Kab/Kota dan provinsi penyumbang Migas.

masih menurut Nazar Arnazh, dimaklumi juga bahwa menurunnya harga minyak dunia merupakan sumber terjadinya pengurangan DBH ini. "Barangkali yang membuat kita rumit dan dibuat agak pusing itu, mengapa info pengurangan DBH ini baru diterima tatkala APBD sudah disahkan dan mau dipergunakan. Namun jelas seluruh SKPD harus selektif terhadap kegiatan yang prioritas dan memangkas item yang belum menjadi kebutuhan," tutupnya. (zul)
Tag:
DBHMigaspelalawan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini