Banggar DPRD Kampar Sampaikan Tujuh Rekomendasi

Redaksi Redaksi
Banggar DPRD Kampar Sampaikan Tujuh Rekomendasi
sy/riaueditor.com
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kampar, Harsono saat menyampaikan laporannya dalam acara paripurna, Selasa (30/6).
BANGKINANG, riaueditor.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kampar sampaikan Tujuh rekomendasi untuk pemerintah Kabupaten Kampar. Hal itu disampaikan juru bicara Banggar DPRD Kampar, Harsono saat sidang paripurna DPRD Kampar agenda penutupan paripurna tentang laporan Banggar DPRD Kampar terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan (RPP) APBD 2014 dan pembukaan penyampaian rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2015 diruang paripurna gedung DPRD Kampar, Selasa (30/6).
 
Ketujuh rekomendasi tersebut yakni, terhadap penggalian potensi pendapatan asli daerah (PAD), Banggar DPRD Kampar meminta masuknya pihak ketiga melakukan pengkajian terhadap potensi PAD sehingga ada data pembanding terhadap prediksi atau rencana PAD disetiap SKPD. Selanjutnya terhadap badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) Banggar DPRD Kampar meminta agar secepatnya menyelesaikan persoalan yang ada, seperti pelantikan kepala desa terpilih yang sampai kini belum dilaksanakan, Banggar meninta agar pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hukum atau peraturan berlaku, bukan pendekatan politik dan kepentingan semata sehingga tidak terjadi penzaliman kebijakan, selanjutnya terhadap pencairan alokasi dana desa (ADD) oleh kepala desa maka Banggar meminta agar pencairan dilakukan secepat mungkin, jangan terlalu berbelit-belit atau terkesan dipersulit.
 
Untuk Dinas Koperasi dan UKM, Banggar merekomendasikan agar dinas koperasi dibantu oleh bagian perekonomian dan BPR Sarimadu dapat melakukan kajian lebih mendalam terhadap keberadaan terhadap koperasi kampar mitra mandiri, karena dari sekian banyak unit yang ada kondisinya sangat memprihatinkan, untuk itu Banggar meminta kebijakan tersebut agar dikaji ulang sehingga lebih terarah dan tepat sasaran.
 
Selanjutnya, untuk BPR Sarimadu yang disebabkan banyaknya dana bergulir yang telah disalurkan kepada masyarakat dan fakta terjadi juga kemacetan yang luar biasa terhadap pengembalian dana bergulir tersebut, Banggar meminta agar seluruh pihak terkait dengan dana bergulir agar lebih proaktif dalam menuntaskan persoalan ini.
 
Untuk menghindari terjadinya kerugian terhadap begitu banyaknya aset daerah termasuk ternak-ternak yang disalurkan atau digulirkan kepada petani, maka Banggar menyarankan agar Dinas Peternakan membuat data Base tentang jumlah ternak yang menjadi aset daerah dan dikaitkan dengan besaran jumlah dananya.
 
Lalu, untuk pos dana cadangan Banggar berpendapat, bahwa jika dana cadangan belum termanfaatkan atau sulit untuk dimanfaatkan sesuai dengan Perda dana cadangan maka dikembalikan ke kas untuk dipergunakan pada APBD Perubahan, mengingat masih tingginya kebutuhan biaya untuk percepatan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat.
 
Terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Riau, maka Banggar DPRD Kampar meminta agar perkembangan tindak lanjut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kampar.
 
Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri, didampingi Wakil Ketua DPRD Kampar, SunardI DS, Muhammad Faisal dan Ramadhan dan dihadiri oleh Bupati Kampar yang diwakili oleh Sekdakab Kampar Zulpan Hamid, Forkopinda Kampar, Kepala Badan, Dinas, Kantor lingkungan pemerintahan Kabupaten Kampar dan tamu undangan lain. (sy)
Tag:
kamparrekomendasi
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini