PNS Dilarang Cuti dan Keluar Kota 18-22 Oktober, Cek Faktanya

Redaksi Redaksi
PNS Dilarang Cuti dan Keluar Kota 18-22 Oktober, Cek Faktanya
PNS Dilarang Cuti. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pemerintah melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk cuti dan berpergian ke luar kota selama libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada 18-22 Oktober 2021.

"#RekanASN, tanggal 19 Oktober nanti adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, libur peringatannya adalah pada 20 Oktober 2021. Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 13/2021, ASN dilarang bepergian dan cuti selama tanggal 18-22 Oktober 2021," tulis akun Instagram Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dan berikut 4 fakta mengenai PNS dilarang cuti dan keluar kota di tanggal 18-22 Oktober 2021 yang telah dirangkum Okezone, Kamis (14/10/2021).

1. Tujuan kebijakan

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarang mengambil cuti dan pergi ke luar kota dimaksudkan agar para ASN menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam penerapan disiplin protokol kesehatan dan 5M.

2. Akan ada hukuman disiplin bila melanggar

Tjahjo dalam edaran tersebut juga memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada kementerian/lembaga/daerah menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada surat edaran tersebut.

Dia juga meminta agar PPK memberikan hukuman disiplin bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

“PPK memberikan hukuman disiplin kepada pegawai ASN yang melanggar hal tersebut maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No.49/2018 tentang Manajemen PPPK,” bunyi SE tersebut.

3. Cuti yang diperbolehkan

Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 13/2021 ASN baik PNS ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilarang untuk mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yangs ama dengan hari libur nasional.

Namun, cuti masih diperbolehkan untuk keadaan mendesak, seperti melahirkan, sakit, atau alasan penting lainnya. Cuti dapat diberikan bagi PNS yaitu cuti melahirkan, sakit atau cuti karena alasan penting. Sementara untuk PPPK hanya diperbolehkan cuti melahirkan dan cuti sakit saja.

4. ASN wajib lapor pelaksanaan surat edaran

Selain itu, pejabat juga harus melaporkan pelaksanaan Surat Edaran kepada Menteri PANRB melalui tautan https://s.id/LaranganBepergianASN paling lambat tiga hari kerja setelah tanggal libur nasional.

PPK pada kementerian/lembaga/daerah juga melaporkan pelaksanaan SE ini kepada MenPANRB melalui alamat surat elektronik persuratan@menpan.go.id paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap libur nasional dengan format pelaporan sebagaimana tercantum di dalam lampiran SE tersebut.

(sumber: okezone.com)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini