Operasional Sekolah Rakyat per Siswa Rp3 Sampai 4 Juta per Bulan

Redaksi Redaksi
Operasional Sekolah Rakyat per Siswa Rp3 Sampai 4 Juta per Bulan
Mensos Saifullah Yusuf saat meresmikan MPLS Sekolah Rakyat.(Foto: Kemensos)

JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membuka pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat yang dimulai pada Selasa (14/7/2026). Pemerintah menyiapkan anggaran operasional sekitar Rp4 triliun pada tahun ini untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tersebut.

Gus Ipul menjelaskan anggaran yang disiapkan pemerintah difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan perhitungan sementara, biaya operasional setiap peserta didik diperkirakan mencapai Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan.

"Indeksnya masih terus kami hitung, tetapi sekurang-kurangnya sekitar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta per siswa per bulan," katanya di Sekolah Rakyat Sragen, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, dana operasional tersebut tidak mencakup pembangunan gedung sekolah. Pembangunan fasilitas fisik dilakukan secara terpisah oleh Kementerian Pekerjaan Umum. "Untuk tahun ini alokasinya kira-kira untuk 45 ribu siswa. Anggaran operasional secara keseluruhan kurang lebih Rp 4 triliun," tuturnya.

Gus Ipul menyampaikan jumlah peserta didik yang telah bergabung masih terus bertambah secara bertahap. Hingga saat ini tercatat 28.478 siswa telah diterima di Sekolah Rakyat yang terdiri atas jenjang SD, SMP, dan SMA. Jumlah tersebut masih menuju target 43.346 siswa pada tahun pertama penyelenggaraan.

Rinciannya, sebanyak 6.305 siswa berada di jenjang SD, 11.186 siswa di SMP, dan 11.077 siswa di SMA. "Saya harus memberikan apresiasi dan rasa hormat karena Kabupaten Sragen memulainya paling akhir. Proses pembelajaran dimulai pada Juli dan Agustus. Ini termasuk yang paling akhir dibandingkan daerah lain," katanya.

Ia menerangkan anggaran operasional digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, mulai dari pembayaran gaji tenaga pendidik, pemeliharaan fasilitas, hingga kebutuhan proses belajar mengajar. Seluruh penggunaan anggaran, kata dia, akan diawasi melalui mekanisme pertanggungjawaban yang telah ditetapkan pemerintah.

"Ada mekanismenya. Setiap uang yang dikeluarkan negara harus dipertanggungjawabkan. Jadi ada perhitungannya," tegasnya.

Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk dalam kelompok Desil 1 dan Desil 2. Karena itu, proses penerimaan peserta didik dilakukan melalui pemadanan data dan verifikasi berlapis sehingga tidak membuka ruang bagi praktik penitipan.

"Siapa saja boleh bersekolah di sini selama memenuhi kriteria. Nanti ada BPS yang melakukan pendataan bekerja sama dengan bupati atau wali kota. Jadi tidak bisa ada praktik titip-menitip," katanya.

Selain memperluas jumlah peserta didik, pemerintah juga terus menambah infrastruktur Sekolah Rakyat. Tahun ini ditargetkan pembangunan gedung permanen di 104 lokasi di berbagai daerah. Kapasitas setiap sekolah juga direncanakan meningkat dari sekitar 1.000 menjadi 2.000 siswa yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.

"Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini ada 19 gedung permanen yang telah siap menyelenggarakan MPLS hari ini," katanya.

Republika

Tag:
operasionalSRSekolah rakyat
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini