Kapolri Rekrut 57 Pegawai KPK Jadi ASN, Jalan Tengah Redam Konflik?

Redaksi Redaksi
Kapolri Rekrut 57 Pegawai KPK Jadi ASN, Jalan Tengah Redam Konflik?
Aktivis melakukan teatrikal aksi damai kantor darurat pemberantasan korupsi di depan Gedung Anti Corruption Learning Center (ACLC), Jakarta, Selasa (28/9/2021). Dalam aksinya, mereka menyuarakan keprihatinan atas kondisi KPK saat ini dan pemecatan 57 pega

JAKARTA - Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan diberhentikan pada 30 September 2021. Menjelang pemecatan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit membuka pintu bagi 57 pegawai KPK itu untuk bergabung di institusi kepolisian.

Sebelumnya ada 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan. Belakangan, bertambah satu pegawai KPK, Lakso Anindito yang dinyatakan tidak lulus TWK. Ia menerima SK pemberhentian pada Rabu 29 September 2021. SK itu menyebutkan jika Lakso akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021. Dengan begitu, total ada 57 pegawai KPK yang akan diberhentikan.

Dengan melihat rekam jejak dan pengalamannya, Listyo berharap Novel Baswedan Cs dapat memperkuat Satuan Tugas Antikorupsi di Mabes Polri.

"Terkait rekam jejak dan pengalaman di dalam penanganan Tipikor bisa bermanfaat untuk memperkuat organisasi yang saat ini kita sedang kembangkan untuk memperkuat organisasi Polri," kata Listyo beberapa waktu lalu.

Ke 57 pegawai KPK pun masih menimbang tawaran Kapolri. Salah satu pegawai KPK non aktif, Tata Khoiriyah mengatakan sampai saat ini dirinya dan pegawai lainnya masih melakukan konsolidasi.

"Sampai sekarang kami belum dapat penjelasan secara komprehensif. Kami masih membahas di internal. Mengingat ini bukan sekadar isu pekerjaan, tapi ada stigmanisasi, pelanggaran HAM, maladministrasi dan lainnya," tulis Tata dalam akun twitternya, Rabu (29/9/2021).

Sementara Kabag Perencanaan dan Produk Hukum nonaktif KPK, Rasamala Aritonang mengatakan sangat menghargai perhatian Kapolri. Namun, Rasamala mengatakan dirinya dan teman-teman lainnya masih ingin menunggu penjelasan pemerintah soal tindak lanjut rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM tentang TWK yang dinilai maladministrasi, inkompeten, sewenang-wenang dan melanggar HAM.

"Kami mau dengar secara komprehensif bagaimana konteksnya, rencananya, kemudian secara teknis bagaimana, itu yang mau kita dengar dulu. Setelah itu baru bagaimana kita ambil keputusan lebih lanjut soal apa yang akan dilakuan teman-teman ini," kata Rasamala kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Rasamala mengatakan, tawaran Kapolri untuk menjadi ASN di Polri menandakan bahwa sebenarnya dirinya dan 57 pegawai KPK lainnya lolos tes wawasan kebangsaan. Hal ini mengkonfirmasi bahwa pimpinan KPK hanya ingin menyingkirkan 57 pegawai KPK.

"Pimpinan KPK Alexander Marwata menyebut kami sudah merah dan tidak bisa dibina. Namun nyatanya kini kami disetujui menjadi ASN di instansi yang berbeda. Artinya, sebenarnya kami lolos TWK," kata dia.

Untuk itu, Rasamala ingin agar pemerintah secara resmi menyampaikan sikap dan pandangannya terhadap polemik ini langsung kepada 57 pegawai KPK yang dipecat.

"Tidak bisa diselesaikan lewat media, itu harus secara resmi pemerintah menyampaikan kepada kami. Jadi posisi kita menunggu pemerintah menyampaikan secara resmi terutama terkait dengan rekomendasi dan hasil temuan Ombudman dan Komnas HAM," ujar dia.

Rasamala mengatakan, Presiden Jokowi masih memiliki waktu 60 hari untuk merespons rekomendasi Ombudsman.

"Kami berharap direspons positif, kalau tidak tentu kita sebagai warga negara punya hak. Kalau yang dilanggar hak konsitusionalnya bisa pergi melalui jalur hukum bisa ke PTUN, atau ke jalur-jalur hukum lainnya," kata Rasamala.

(sumber: Liputan6.com)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini