Seskab Geram Jokowi Diisukan Reuni dengan Keluarga PKI

Redaksi Redaksi
Seskab Geram Jokowi Diisukan Reuni dengan Keluarga PKI
Foto: Okezone
JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberi peringatan keras kepada pihak-pihak tidak bertanggungjawab dengan menyebar fitnah bahwa Presiden Joko Widodo akan mengajukan permohonan maaf pada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Gerakan Wanita Indonesia.

"Sebenarnya ini bukan dari beliau (Presiden), tapi kita semua teruatama para pembantu Presiden resah dengan fitnah yang dilakukan secara masif berkaitan dengan permohonan maaf dan juga kehadiran presiden di acara yang diadakan," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Acara yang dimaksud Pramono adalah agenda yang tersiar di kalangan wartawan yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan hadir ke reuni anggota keluarga PKI dan Gerwani di Gelora Bung Karno, Senayan, pagi tadi sekira pukul 10.00 WIB.

Dalam agenda tersebut, juga menyatakan bahwa Jokowi akan meminta maaf pada keluarga PKI dan Gerwani.

"Sekali lagi, sama sekali tidak ada pikiran Presiden untuk itu, dan itu sudah disampaikan oleh Presiden secara terbuka. Bahkan tidak pernah ada hal tersebut dalam bahasan di rapat-rapat yang ada," tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Dengan demikian, lanjut Pramono, jika kemudian fitnah itu terus menerus disebarkan dan sudah menimbulkan keresahan, maka pihaknya memberikan peringatan keras pada penyebar fitnah itu untuk menghentikan aksinya.

"Kami ingin memberikan semacam peringatan kepada teman-teman yang suka memberikan fitnah seperti itu, apa lagi hari ini pukul 10 pagi Presiden akan ketemu ini dan sebagainya. Sama sekali itu tidak benar. Dan itu aparat kepolisian sudah tahu orang yang menyebarkannya," terangnya.

Presiden Jokowi, kata Pramono, sebenarnya tidak mau campur tangan soal permasalahan itu. Namun, ia menilai apa yang sudah dilakukan oknum tidak bertanggungjawab sudah meresahkan.

"Kalau yang bersangkutan tidak segera katakanlah taubat, enggak perlu lah (mengambil langkah hukum), dalam keadaan seperti ini kita harusnya bersatu. Tapi ini kan malah membuat isu baru. Hal yang hanya akan meresahkan dalam masyarakat. Padahal sama sekali Presiden tidak pernah berpikiran itu," tegasnya.

Sebab itu, langkah pertama yang diambil pihak Istana adalah memberikan peringatan terlebih dulu. "Ya kita ingatkan terlebih dulu lah. Supaya negara kita negara demokrasi, kita menghormati hukum. Kita tidak ingin juga nanti ada kesan bahwa selalu Presiden menggunakan kekuasaannya," tandasnya.


(sus/okezone)
Tag:
jokowi
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini