Sebut BPJS Salah Kelola, Jokowi Minta Penagihan Digeber

Redaksi Redaksi
Sebut BPJS Salah Kelola, Jokowi Minta Penagihan Digeber
(CNBC Indonesia/Muhammad Choirul)
Foto: Jokowi Sidak Layanan BPJS di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Kota Bandar Lampung.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Jumat (15/11/2019). Di sela kunjungan tersebut, dia menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Kota Bandar Lampung.

"Ini kunjungan mendadak, saya enggak memberi tahu ke siapapun," ujar kepala negara melalui keterangan resmi Istana Kepresidenan yang dikutip CNBC Indonesia pada Jumat (15/11/2019).

"Saya hanya ingin memastikan apakah yang namanya Kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien, yang ada di rumah sakit," tegas kepala negara.

Jokowi sempat menyambangi instalasi rawat jalan RSUD tersebut. Ia berinteraksi secara langsung dengan sejumlah pasien di lokasi. Jokowi hendak mencari tahu tentang pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh para pasien.

"Saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS," beber mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo tersebut.

Dari penuturan pasien, ia lantas mengetahui bahwa proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan yang ia temui di rumah sakit tersebut justru lebih banyak didominasi oleh peserta program BPJS Kesehatan di luar pembiayaan negara atau daerah yang berarti membayar iuran secara mandiri.

Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh anggaran APBN. Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut bahwa terdapat 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN.

Jumlah tersebut belum termasuk jumlah peserta dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai anggaran APBD yang mencapai 37.887.281 peserta berdasarkan data yang sama.

Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 (per 31 Oktober 2019) ditanggung oleh negara.

"Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu," tuturnya.

Dengan proporsi tersebut, Presiden mengatakan, seharusnya defisit BPJS Kesehatan yang saat ini terjadi dapat diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung secara mandiri oleh peserta.

"Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan," tuturnya.

(cnbcindonesia.com)

Tag:
BPJSrasa
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini