Pajak BCA Dijerat, Kenapa Bank Mandiri Lolos?

Redaksi Redaksi
Pajak BCA Dijerat, Kenapa Bank Mandiri Lolos?
Foto: Antara
Mantan Ketua BPK Hadi Poernomo
JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli, turut angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi permohonan keberatan pajak PT Bank Central Asia (BCA) yang menjerat mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo.
 
"Yang jadi pertanyaan, kenapa Hadi main pajak BCA ditangkap KPK, tapi Boediono yang saat itu menjabat Menteri Keuangan bermain pajak Bank Mandiri sampai sekarang didiamkan saja," kata Rizal saat berbincang dengan Okezone, Selasa (22/4/2014).
 
Dijelaskannya, di bawah kepemimpinan Boediono, Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan khusus bahwa sebelum aset Bank Mandiri go public, maka pajak bank gabungan dari beberapa bank swasta itu dinolkan.
 
"Habis Bank Mandiri lolos dan go public, aturan itu dihapus dan menggunakan aturan main yang sudah ada. Karena itu, negara sudah dirugikan miliaran rupiah. Harusnya kan Mandiri bayar pajak selisih aset. Itu pola permainan Boediono," kata Rizal.
 
Sementara, terkait kasus Hadi, hanya mengirimkan nota agar dilakukan pembatalan pembayaran pajak oleh Bank BCA supaya terbebas dari kewajibannya. "Ini kan menjadi pertanyaan, kenapa cuma Hadi yang dijerat hukum," ujarnya.
 
Hadi ditetapkan sebagai tersangka dengan kapasitasnya ketika menjabat sebagai Dirjen Pajak pada 2002–2004. Ia disangkakan telah menyalahgunakan wewenang dengan mengubah hasil telaah terkait penolakan keberatan pajak non-perfomance loan (NPL) senilai Rp5,7 triliun oleh PT Bank Central Asia (BCA).
 
Hasil telaah Direktur PPh menolak permohonan keberatan BCA, tetapi Hadi justru meminta agar permohonan itu diubah dengan menerimanya. Akibat perbuatannya, negara menelan kerugian keuangan yang ditaksir mencapai Rp375 miliar. Atas perbuatan tersebut, Hadi dianggap melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.


(ded/okezone)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini