Tahun 2026 semestinya menjadi momentum refleksi serius bagi masa depan lingkungan hidup di Provinsi Riau. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi sepanjang tahun ini tidak seharusnya dipandang sebagai peristiwa tahunan yang dilupakan begitu hujan turun dan asap menghilang. Di balik peristiwa tersebut, terdapat persoalan ekologis, sosial, ekonomi dan tata kelola lingkungan yang membutuhkan perhatian serta penanganan secara lebih serius.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mencatat bahwa hingga 11 Oktober 2026, luas lahan terbakar mencapai sekitar 20.690 hektare dan tersebar di 12 kabupaten/kota. Bengkalis dan Pelalawan menjadi dua daerah dengan luasan kebakaran terbesar. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata tentang kerusakan ekosistem, hilangnya tutupan vegetasi, ancaman terhadap kawasan gambut, serta dampak asap dan penurunan kualitas udara yang harus ditanggung oleh masyarakat.
Besarnya luasan kebakaran tersebut semestinya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Ketika hutan dan lahan di Riau masih terus terbakar, kita perlu mempertanyakan sejauh mana berbagai kebijakan dan inisiatif lingkungan yang sedang dibangun benar-benar mampu menjawab persoalan ekologis di lapangan. Jangan sampai berbagai program perlindungan lingkungan berkembang sebagai agenda kelembagaan dan peluang ekonomi, tetapi kehilangan relevansinya terhadap persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika kita membicarakan Green for Riau. Inisiatif Pemerintah Provinsi Riau ini hadir di tengah berkembangnya perdagangan karbon di tingkat global. Melalui Sekretariat Green for Riau dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Inisiatif Green for Riau, pemerintah tengah mempersiapkan berbagai tahapan pelaksanaan bersama sejumlah mitra, antara lain United Nations Environment Programme (UNEP), Perkumpulan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) Bogor dan Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) Medan.
Riau tentu memiliki peluang untuk mengambil manfaat dari perkembangan ekonomi karbon. Namun, peluang tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan ekologis dan sosial masyarakat Riau. Pertanyaannya adalah: apakah Green for Riau benar-benar dirancang sebagai instrumen untuk menjawab persoalan lingkungan di daerah, atau justru lebih banyak diarahkan untuk menangkap peluang ekonomi dari perdagangan karbon global?
Perdagangan karbon bukanlah instrumen yang secara otomatis dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan. Instrumen ini baru dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan lingkungan apabila didukung tata kelola yang kuat, perlindungan ekosistem yang terukur, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak masyarakat. Dengan kata lain, nilai ekonomi karbon tidak boleh menggeser tujuan utama perlindungan hutan dan gambut.
Jangan sampai peluang ekonomi karbon lebih cepat dibicarakan daripada urgensi menyelesaikan persoalan lingkungan di Riau. Kita tidak boleh terlalu bersemangat menangkap peluang karbon global, tetapi kurang serius memastikan hutan terlindungi, kebakaran dicegah, gambut dikelola secara berkelanjutan dan masyarakat memperoleh manfaat yang adil.
Di sinilah pentingnya Safeguard atau perangkat perlindungan sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan Green for Riau. Safeguard bukan sekadar persyaratan administratif untuk memenuhi standar program, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem, hak masyarakat, ruang hidup serta sumber penghidupan mereka.
Karena itu, keberhasilan Green for Riau tidak cukup diukur dari luas kawasan yang masuk dalam inisiatif, potensi penurunan emisi, atau peluang ekonomi karbon yang dapat dihasilkan. Kekuatan safeguard, keterbukaan informasi, kualitas partisipasi masyarakat, serta mekanisme perlindungan hak harus menjadi bagian utama dari ukuran keberhasilannya.
Green for Riau: Sejauh Mana Publik Memahami Program Ini?
Salah satu aspek yang patut dicermati dalam pelaksanaan Green for Riau adalah efektivitas komunikasi publik.
Sejauh mana masyarakat dan para pihak yang berkepentingan benar-benar memahami tujuan, proses, manfaat, risiko, serta konsekuensi dari program ini?
Memang, belum tersedia data yang cukup untuk mengukur tingkat pemahaman publik secara menyeluruh. Namun, sejumlah fenomena yang berkembang dapat menjadi bahan evaluasi. Salah satunya adalah beredarnya informasi di media sosial mengenai dana awal sebesar Rp. 66 miliar yang dikaitkan dengan aktivitas Green for Riau.
Fenomena tersebut karena masih ditemukannya sejumlah pihak yang belum memahami secara utuh proses pelaksanaan program, menunjukkan bahwa komunikasi publik masih menghadapi tantangan.
Hal ini bukan persoalan sepele. Ketika sebuah inisiatif menyangkut kawasan yang luas, kepentingan masyarakat dan potensi ekonomi karbon, keterbukaan informasi seharusnya menjadi fondasi utama. Publik perlu mengetahui secara jelas bagaimana program ini dirancang, dari mana sumber pendanaannya, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, siapa saja pihak yang terlibat, serta apa manfaat dan konsekuensinya bagi masyarakat dan lingkungan.
Kondisi ini semakin penting karena masyarakat Riau masih berhadapan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan. Mereka membutuhkan informasi yang jelas mengenai arah perlindungan hutan, pengelolaan gambut, serta sejauh mana Green for Riau dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan tersebut. Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana program ini akan memengaruhi ruang hidup dan sumber penghidupan mereka.
Berbagai upaya yang dilakukan oleh Green for Riau tentu patut diapresiasi. Namun, keberadaan banyak kanal komunikasi tidak serta-merta menjamin informasi tersampaikan secara efektif.
Pertanyaannya, seberapa luas jangkauan podcast yang dipublikasikan? Berapa banyak masyarakat yang mengikuti media sosial dan mengakses website Green for Riau?
Apakah informasi yang disampaikan benar-benar menjangkau masyarakat yang berada di sekitar kawasan program? Dan yang lebih penting, apakah masyarakat memahami substansi informasi dari perdagangan karbon tersebut?
Sebab, komunikasi publik bukan sekadar memastikan informasi telah disampaikan. Komunikasi harus mampu memastikan informasi menjangkau kelompok yang tepat, dipahami secara utuh, memberikan ruang bagi pertanyaan dan kritik, serta membangun kepercayaan.
Lebih jauh, kelemahan komunikasi publik dapat berdampak langsung terhadap kualitas Safeguard. Bagaimana masyarakat dapat memberikan persetujuan secara sadar apabila informasi mengenai program Green For Riau belum tersampaikan secara utuh? Bagaimana masyarakat dapat memahami risiko dan konsekuensi dari program apabila akses terhadap informasi masih terbatas?
Di sinilah komunikasi publik tidak lagi sekadar urusan publikasi, tetapi menjadi prasyarat penting bagi pelaksanaan Padiatapa yang bermakna.
Padiatapa Tergesa-gesa Adalah Bom Waktu bagi Green for Riau
Jika Green for Riau berkaitan dengan kawasan hutan yang mencapai sekitar 2,6 juta hektare, maka terdapat satu aspek yang tidak boleh dipandang sebelah mata, yaitu keberadaan dan kepentingan masyarakat yang hidup di dalam maupun di sekitar kawasan tersebut. Di sinilah pelaksanaan Padiatapa (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC) menjadi sangat penting.
Padiatapa bukan sekadar tahapan sosialisasi, mengumpulkan perwakilan masyarakat, menyampaikan pemaparan program, atau memperoleh tanda tangan persetujuan. Lebih dari itu, Padiatapa merupakan proses untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap sejak awal, memahami tujuan, manfaat, risiko, dan konsekuensi program, serta memiliki kebebasan untuk menyatakan persetujuan maupun penolakan tanpa tekanan atau paksaan.
Dengan demikian, Padiatapa tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas administratif untuk melengkapi tahapan pelaksanaan program. Ia merupakan bagian mendasar dari Safeguard yang menjamin penghormatan terhadap hak masyarakat. Kualitasnya tidak ditentukan oleh seberapa cepat proses diselesaikan atau berapa banyak dokumen persetujuan yang berhasil dikumpulkan, melainkan oleh sejauh mana keputusan masyarakat benar-benar lahir dari pemahaman dan kebebasan menentukan sikap.
Karena itu, pelaksanaan Padiatapa tidak boleh tergesa-gesa hanya untuk mengejar target kegiatan, penyelesaian tahapan kelembagaan, atau momentum perdagangan karbon global. Persetujuan masyarakat tidak bisa dikejar seperti mengejar target penyelesaian kegiatan. Ada proses pemahaman, dialog, pertimbangan dan pengambilan keputusan yang harus dihormati.
Selain itu, apakah masyarakat yang dilibatkan benar-benar telah memahami apa yang sedang mereka setujui? Apakah informasi mengenai hak masyarakat, konsekuensi terhadap ruang hidup dan sumber penghidupan, mekanisme pembagian manfaat, serta berbagai risiko yang mungkin timbul telah dijelaskan secara terbuka dengan bahasa yang mudah dipahami?
Jangan sampai perwakilan masyarakat hadir dalam pertemuan, mendengarkan pemaparan, bahkan menandatangani dokumen, tetapi belum memahami secara utuh substansi persetujuan tersebut. Sebab, kehadiran dalam pertemuan tidak otomatis mencerminkan partisipasi yang bermakna. Begitu pula tanda tangan tidak selalu mencerminkan persetujuan yang didasarkan pada informasi memadai dan tanpa tekanan.
Hal ini penting karena Riau memiliki karakteristik sosial dan ekologis yang kompleks. Masyarakat adat, masyarakat lokal dan komunitas yang menggantungkan kehidupannya pada hutan serta kawasan gambut memiliki sejarah, kepentingan, pengetahuan lokal dan hubungan yang berbeda dengan ruang hidupnya. Oleh sebab itu, pendekatan yang seragam dan terburu-buru berisiko mengabaikan keragaman kondisi, kebutuhan, serta kepentingan masyarakat di tingkat tapak.
Persoalan ini semakin relevan jika dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026. Masyarakat tidak hanya menghadapi kerusakan lingkungan, tetapi juga ancaman terhadap sumber penghidupan dan keberlanjutan ruang hidup mereka. Dalam situasi seperti ini, inisiatif ekonomi karbon semestinya dibangun dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kepentingan masyarakat.
Masyarakat tidak boleh sekadar menjadi objek dari program yang dirancang pemerintah dan para mitra. Mereka harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, mempertanyakan rencana program, menyampaikan keberatan, berdiskusi secara internal, serta menentukan sikap berdasarkan informasi yang memadai. Lebih dari itu, masyarakat harus memiliki ruang yang nyata untuk memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan kehidupan dan ruang hidup mereka.
Di sinilah komunikasi publik dan Padiatapa saling berkaitan erat. Komunikasi publik yang lemah dapat menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara utuh. Informasi yang tidak utuh berpotensi melahirkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang tidak diselesaikan dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan. Apabila kondisi tersebut terjadi dalam proses memperoleh persetujuan masyarakat, persoalannya bukan lagi sekadar kelemahan komunikasi, melainkan dapat berkembang menjadi konflik kepentingan, sengketa, bahkan penolakan terhadap program pada tahap berikutnya.
Jangan sampai Padiatapa hanya menghasilkan dokumen persetujuan, tetapi gagal membangun penerimaan sosial. Jangan sampai tanda tangan sudah diperoleh, sementara pemahaman masyarakat belum terbentuk. Persetujuan yang bermakna tidak cukup dibuktikan melalui kehadiran dalam pertemuan atau kelengkapan administrasi, tetapi harus tercermin dari proses yang terbuka, partisipatif, inklusif dan bebas dari tekanan.
Karena itu, informasi mengenai masyarakat yang menjadi subjek Padiatapa, kawasan yang menjadi cakupan program, konsekuensi terhadap hak dan ruang hidup masyarakat, mekanisme pembagian manfaat, serta saluran keberatan dan pengaduan harus disampaikan secara transparan. Masyarakat juga harus diberikan waktu yang cukup untuk memahami informasi jika di minta untuk mengambil keputusan. Kesempatan berdiskusi secara internal bukanlah hambatan atau keterlambatan, melainkan bagian penting dari proses memperoleh persetujuan yang benar-benar bermakna.(*)