Opini Rizal Ramli Soal Aksi Damai dan Ahok di ‘The Wall Street Journal’

Redaksi Redaksi
Opini Rizal Ramli Soal Aksi Damai dan Ahok di ‘The Wall Street Journal’
olahdigital: Republika/Mardiah
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Rizal Ramli
JAKARTA - Setelah beberapa pekan terakhir tak terlacak sikapnya Mantan Menko Maritim Rizal Ramli kembali mengeluarkan unek-uneknya dalam menyikapi perkembangan politik kenegaraan terakhir. Namun, jejak pemikiran Rizal itu tidak terlacak di media massa dalam negeri, melainkan dituangkan dan dimuat dalam media ekonomi ternama di dunia yang terbit di New York, Amerika Serikat: The Wall Street Journal edisi 9 November 2016.

Tulisan Rizal terasa istimewa karena ternyata baru pertama kali ada ekonom Indonesia yang mampu menuangkan gagasannya di media ekonomi tersebut. Dalam opini ini Rizal menyoroto  peristiwa seputar Aksi Damai Umat Islam pada 4 November 2016, kasus penistaan ajaran Islam, dan tak lupa menyoroti soal gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Thaja Purnama (Ahok).

Rizal menulis opini di media itu dengan judul : ‘Jakarta’s Governor Gave Indonesian Islamists an Opening’.

Dan untuk menulis kembali Republika.co.id meminta izin kepada Rizal Ramli melalui juru bicaranya, Adi Masardi.

"Bang Rizal mengatakan silahkan saja dimuat dan diterjemahkan asalkan masih tetap menyertakan keterangan bahwa tulisan itu berasal dari The Wall Street Journal," kata Adi Masardi ketika menjawab permohonan pemuatan kembali tulisan tersebut.

Berikut isi opini Rizal yang terbit pada Kamis lalu:

Aksi protes yang digelar di Jakarta pada Jumat (4/11) mungkin terlihat sangat mencengangkan bagi warga di Ibu Kota. Lebih dari 200 ribu orang memenuhi sepanjang jalan utama. Hingga sore hari, aksi unjuk rasa menuntut agar proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dinilai melakukan penistaan agama berlangsung damai.

Hingga malam hari, sekitar pukul 19.00 WIB, terjadi kericuhan yang diduga dipelopori oleh seorang oknum. Bahkan, rencanya aksi serupa akan kembali digelar jika tuntuntan mereka tak kunjung dipenuhi.

Bagi orang-orang yang berada di luar Indonesia, Basuki atau akrab disapa Ahok memiliki posisi sulit sebagai politisi dengan etnis Cina dan beragama Kristen. Ia memimpin Ibu Kota di negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Banyak dari orang di negara lain yang berpikir bahwa Indonesia adalah contoh negara dengan penduduk Muslim tidak toleran. Namun, mereka nampaknya tidak melihat dari gaya kepemimpinan Ahok di tengah mayoritas warga moderat di Tanah Air.

Gaya kepemimpinan yang Ahok miliki selama ini dinilai cukup kontroversial. Belum lagi dengan tindakan penggusuran yang dilakukan terhadap orang-orang miskin di berbagai tempat yang dianggap ilegal, tanpa kompensasi yang memadai.

Selama masa jabatannya sebagai menteri dalam kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak orang yang menjadi korban penggusuran datang memberi aduan. Mereka menceritakan kisah bagaimana penggusuran dilakukan dengan disertai kekerasan. Hal ini, terasa seperti cerita penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin seperti Indonesia di jaman Orde Baru.

Ahok memenangkan dukungan banyak orang dari kelas kaya dan menengah. Ia juga dinilai menguntungkan para pengembang properti dengan kebijakan yang diberlakukannya. Mereka disebut sebagai pihak utama yang membiayai kampanye agar Ahok kembali menjadi Gubernur pada 2017.

Tidak hanya kasus dugaan penistaan agama, penggsuran paksa, Ahok juga memiliki catatan terkait skandal keuangan. Salah satunya dalam masalah pembelian tanah untuk rumah sakit Sumber Waras dengan aliran dana mencapai 35 juta dolar AS.

Karakter dari pria berusia 50 itu juga terlihat emosional karena tidak menyukai pengunjuk rasa yang menentangnya. Alih-alih mencari solusi melalui dialog, Ahok sering kali mengejek demonstran dan mengancam untuk membakar mereka dengan meriam bensin.

Sementara itu, Presiden Jokowi berjanji untuk menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok dengan cepat dan transparan. Nantinya, dapat diputuskan apakah ia terbukti atau tidak melakukan hal itu, yang di mana hasil putusan ini mempengaruhi pencalonan Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017.

Keputusan dalam kasus Ahok dinilai sangat berpengaruh untuk kepresidenan Jokowi. Jika Ahok diputuskan tidak bersalah seperti yang disebutkan dan ditunjukkan dalam berbagai bukti, bukan tidak mungkin demonstrasi lebih besar kembali terjadi.

Belum lagi, aksi unjuk rasa yang disertai kekerasan. Hak fundamentalis dari pihak-pihak tertentu meluap dan mengeksploitasi situasi untuk memperkuat cengkraman mereka dalam politik Indonesia. Hal ini, dapat menyebabkan perekonomian negara menjadi buruk.

Skenario terbaik, adalah agar Ahok mengakui kesalahan yang dilakukannya. Ia juga harus mundur dari pemilihan gubernur Ibu Kota 2017. Setidaknya, Presiden Jokowi harus melakukan apa yang terbaik bagi Indonesia dengan menarik temannya itu. (ROL)
Tag:
ahokislam
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini