Klarifikasi Setya Novanto Cs Soal Tuduhan Melaporkan Menkumham ke PBB

Redaksi Redaksi
Klarifikasi Setya Novanto Cs Soal Tuduhan Melaporkan Menkumham ke PBB
(Doc. Net)
Mantan Ketua DPR, Setya Novanto

JAKARTA - Setya Novanto Cs membantah melaporkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagaimana dituduhkan dan ditulis berbagai media online selama ini.

Berikut isi lengkap surat klarifikasi Setya Novanto Cs soal tudingan melaporkan Menkumham kepada PBB, yang diterima Jarrak.id pada Sabtu malam, (13/10/2018).

Judul berita di beberapa media online yang menyebut Setya Novanto Cs melaporkan Menkumham ke PBB, terkesan dipelintir dan sangat tendensius. Padahal esensinya tidaklah seperti itu.

Hal ini tidak sesuai dengan marwah dan esensi dari isi surat yang sebenarnya, sehingga perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan salah faham dan intrepetasi negatif, terutama dari Menkumham.

Pertanyaannya: Apakah benar Setnov dan beberapa nama yang disebut dalam pemberitaan media online melaporkan Menkumham ke PBB? Ataukah mereka hanya mempertanyakan ke PBB tentang efektifitas peraturan ICCPR yang telah diratifikasi 3 (tiga) kali lalu disetujui dan ditandatangani oleh Indonesia.

Sedikit diperjelas arti dari Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), merupakan perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A, dan Indonesia termasuk didalamnya.

Dalam ICCPR tersebut intinya antara lain, tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi oleh suatu negara terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Di Indonesia, meskipun dalam Undang-Undang Pemasyarakatan semua Warga Binaan berhak mendapatkan remisi, pada kenyataannya terdapat diskriminasi dimana narapidana tipikor, narkoba, teroris dan pelanggar ham berat tidak diberikan remisi oleh pemerintah.

Hal ini diperlukan sebagai bentuk support kepada Menkumham agar senantiasa memperjuangkan remisi ini sebagai hak dari semua WBP atau narapidana, sehingga dengan respon divisi HAM PBB, maka justru bisa menjadi dukungan kepada Menkumham dari tekanan-tekanan LSM dan lembaga ad hoc yang sebenarnya sangat merugikan masyarakat dan negara, yang dengan topeng dan dalih 'pemberantasan korupsi', sedikit demi sedikit mereka telah merusak sendi sendi negara dan hakekat tipikor yang sebenarnya.

Oleh karena itu, tidak tepat apabila narapidana diadu domba dengan Menkumham, sebab dari judul yang diterbitkan oleh beberapa media online sudah sangat berbeda dengan isi surat dimaksud, ada indikasi cenderung sangat tendensius dan telah keluar dari konteks yang sebenarnya.

Harapannya, tidak ada diskriminasi dalam pemberian remisi. Para narapidana kasus korupsi juga manusia yang punya kontribusi dan jasa positif bagi bangsa Indonesia.

Selain itu, surat yang dikirimkan kepada PBB murni karena para narapidana kasus korupsi juga ingin mendapatkan keadilan dan perlakuan sama di muka hukum, untuk juga mendapatkan remisi. Karena sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 yang pada pokoknya menyebutkan soal pembinaan permasyarakatan, dimana kalau narapidana korupsi berkelakuan baik sejatinya juga berhak mendapatkan remisi dari Kemenkumham.

Atas klarifikasi tersebut diharapkan tidak ada salah pengertian dalam konteks perbedaan perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), demi keadilan sosial bagi kita semua. Dan jangan mengadu domba WBP dengan Menkumham yang merupakan 'bapak' bagi semua WBP.

(jarrak.id)

Tag:
Cskalapaskorupsimiskinsuka
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini