KPK Ultimatum Pemprov Papua: Kalau Tidak Ada Korupsi, Jangan Panik!

Redaksi Redaksi
KPK Ultimatum Pemprov Papua: Kalau Tidak Ada Korupsi, Jangan Panik!
(Doc. Net)
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk tidak panik jika memang tidak ada unsur tindakan korupsi. Pasalnya selama ini KPK dalam memproses kasus korupsi berdasarkan bukti, bukan dugaan.

"Saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya kalau memang tidak ada penyimpangan-penyimpangan, tidak melakukan tindak pidana korupsi, semestinya tidak perlu khawatir. KPK pasti hanya akan memproses orang-orang atau pejabat-pejabat yang benar-benar melakukan tindak pidana korupsi, karena KPK hanya bisa memproses berdasarkan bukti-bukti yang ada," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, (04/02/2019).

Hal itu disampaikan Febri saat ditanya tanggapan KPK atas pernyataan Pemprov Papua yang menyebut kehadiran pegawai KPK di lokasi kegiatan mereka justru menunjukkan ketidakpercayaan dan menimbulkan rasa takut dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Adapun kegiatan yang dimaksud ialah pertemuan resmi yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pasca Pemprov Papua menerima hasil evaluasi RAPBD Papua 2019 dari Kemendagri pada 2 Februari 2019.

Febri meminta semua kepala daerah untuk tidak takut jika memang benar melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan aturan.

Ferbi menegaskan, kehadiran dua pegawai KPK di Hotel Borobudur dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat soal indikasi terjadinya tindak pidana korupsi.

KPK kata Febri, ingin memastikan apakah memang benar ada tindak pidana korupsi sebagaimana dilaporkan masyarakat atau tidak.

"Yang KPK lakukan adalah ketika kami memperoleh informasi dari masyarakat, misalnya, KPK melakukan cross check. Kenapa perlu dilakukan? Untuk memastikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi atau tidak terjadi tindak pidana korupsi. Nah, proses itu perlu kami lakukan ketika mendapat informasi dari masyarakat. Jadi tidak perlu kalau tidak melakukan korupsi," ucapnya.

Febri mengatakan, KPK sangat mendukung penuh kegiatan pembangunan di wilayah Papua guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Khusus untuk Papua, KPK sangat mendukung pembangunan dilakukan di Papua agar masyarakat di Papua mendapatkan manfaat dari anggaran yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, terjadi dugaan penganiayaan terhadap dua pegawai KPK di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (02/02/2019) tengah malam. Akibatnya, menurut KPK, pegawainya mengalami luka fisik.

KPK menyebut kedua pegawai itu sedang dalam tugas resmi untuk melakukan cross check atas indikasi korupsi yang berasal dari informasi masyarakat. Kasus dugaan penganiayaan ini pun telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, yang kemudian menyebut kedua pegawai KPK itu merupakan penyelidik.

Pemprov Papua, yang menggelar pertemuan di Hotel Borobudur saat itupun telah angkat bicara. Mereka membantah ada penganiayaan dan menyatakan kedua pegawai KPK itu mengambil foto di lokasi secara diam-diam dan menimbulkan kecurigaan akan dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT).

Singkat cerita, versi Pemprov Papua, kedua pegawai KPK itu ditanyai dan tak bisa menunjukkan surat tugas. Akhirnya, kedua pegawai KPK itu dibawa ke Polda Metro Jaya.

Tag:
KPKdianiayapegawai
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini