Gubernur Papua Minta Pasukan TNI-Polri Ditarik, Ini Kata Kapolri

Redaksi Redaksi
Gubernur Papua Minta Pasukan TNI-Polri Ditarik, Ini Kata Kapolri
(Doc. Net)
Kapolri Jenderal Tito Karnavian

JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa yang paling penting adalah colling down atau menenangkan diri saat perayaan Natal.

Demikian disampaikan Tito menyikapi pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang meminta agar pasukan TNI-Polri ditarik dari Nduga, Papua selama perayaan Natal dan tahun baru.

 

"Natal yang penting cooling down aja ya, saya kan mantan (Kapolda) di sana, yang penting cooling down," ucap Tito kepada wartawan di Gereja Katedral, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (24/12/2018) malam.

Tito sendiri menjadi Kapolda Papua pada periode 21 September 2012-16 Juli 2014.

Sementara itu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko menyebut bahwa keberadaan pasukan TNI-Polri di Nduga, Papua untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, pasca insiden penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan 31 pekerja Trans Papua.

"Kehadiran TNI-Polri itu justru memberikan rasa nyaman dan aman, sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah Natal dengan tenang, jangan dibalik-balik," ujar Moeldoko, Senin, (24/12/2018).

Mantan Panglima TNI itu menegaskan, kehadiran pasukan TNI-Polri untuk melakukan pelayanan publik. Oleh karena itu kata dia, seharusnya gubernur dan TNI-Polri mesti terus berkoordinasi, bukan jalan sendiri-sendiri.

"Menciptakan rasa aman nyaman dan tertib itu bagian dari tugas pelayanan publik oleh gubernur, dan TNI-Polri adalah instrumen yang bisa diperankan, kok malah minta ditarik. Saya kira usul itu menjadi kurang tepat," kata Moeldoko.

Diberitakan sebelumnya, Lukas Enembe meminta Presiden Joko Widodo menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan tahun baru 2019.

"Saya sebagai Gubernur Papua meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan yang ada di Nduga, karena masyarakat mau merayakan Natal," katanya setelah mengikuti rapat paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura, Kamis (20/12/2018), seperti diwartakan Antara.

Menurut dia, permintaan ini juga telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, pemkab, dan masyarakat Nduga.

"Kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana (Nduga)," ucapnya kala itu.

(jarrak.id)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini