DPR Ingatkan Jokowi Hukuman Mati Koruptor Sudah Ada di UU

Redaksi Redaksi
DPR Ingatkan Jokowi Hukuman Mati Koruptor Sudah Ada di UU
(CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Politikus PKS Nasir Jamil mengatakan hukuman mati bagi koruptor bukan hal baru karena sudah diatur dalam beberapa undang-undang

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Jamil menilai wacana hukuman mati bagi koruptor seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan hal baru. Menurutnya, ketentuan hukuman mati sudah tercantum di dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

"Jadi tidak harus kemudian (dikatakan) kalau dikehendaki oleh masyarakat. Pak Jokowi menurut saya keliru," kata Nasir di Kompleks DPR/MPR, Selasa (10/12).

Nasir lantas menyebutkan undang-undang yang memuat ketentuan hukuman mati. Diantaranya Undang-undang (UU) Tipikor, UU tentang Hak Asasi Manusia, UU tentang Narkotika dan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Dalam KUHP yang akan direvisi hukuman mati itu kan nanti ada gradual ya, jadi hakim nanti bisa memutuskan. Misalnya jaksa menuntut untuk hukuman mati, hakim kemudian memutuskan seumur hidup," jelas Nasir.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta agar rencana penerapan hukuman mati yang diusulkan Jokowi tak diterapkan untuk semua pelaku kasus korupsi. Hukuman mati hanya perlu diberikan terhadap pelaku kasus korupsi yang sangat besar kerugiannya bagi negara.

"Ya jangan disamaratakan. Kan juga ada kekhilafan ya, [kasus] kecil-kecil gitu lho," kata Dasco.

Dasco setuju rencana Jokowi jika hukuman mati diterapkan kepada orang yang menyalahgunakan dana bencana alam. Menurutnya, itu memang sudah kelewatan.

"Kalau misalnya tadi ada bantuan bencana kemudian disalahgunakan, ya itu termasuk kategori berat menurut saya," tutur Dasco.

"Karena bencana alam adalah urgensi, ketika bencana alam maka ada orang-orang yang susah dan menderita. Kalau kemudian bantuan atau pengelolaan anggaran itu dikorupsi itu kelewatan. Saya setuju kalau itu," tambahnya.

Dasco lalu mengapresiasi Jokowi yang memberi sinyal bakal menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Meski baru rencana, Dasco menilai pernyataan Jokowi itu bisa menjadi peringatan bagi pejabat pemerintah untuk menghindari perilaku korup.

"Maka warning yang keras itu merupakan suatu sinyal bahwa presiden tak akan pandang bulu dan akan tegas memberantas korupsi," kata dia.

Ketentuan hukuman mati bagi koruptor bisa diterapkan dalam dua kondisi. Pertama, kondisi ekonomi negara atau daerah yang sedang dalam kondisi krisis. Kedua, kondisi negara atau daerah dalam keadaan bencana.

"Penyelenggara negara misalnya melakukan korupsi di dua kondisi itu maka UU mengatakan bahwa dia layak dihukum mati," kata dia.

Presiden Jokowi mengatakan hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku kasus korupsi asal dikehendaki masyarakat. Sejauh ini, belum pernah ada pelaku korupsi yang dihukum mati.

Jokowi mengatakan hukuman mati bagi koruptor bisa diakomodir melalui revisi UU No. 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor [hukuman mati] itu dimasukkan," kata Jokowi di SMKN 57, Jakarta, Senin (9/12).

"Tapi sekali lagi juga termasuk [kehendak] yang ada di legislatif (DPR)," ujarnya menambahkan.

(cnnindonesia.com)

Tag:
hukumankoruptormati
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini