Terbitnya Putusan MA, Penggarap Agar Kosongkan Areal HTI PT BBSI

Redaksi Redaksi
Terbitnya Putusan MA, Penggarap Agar Kosongkan Areal HTI PT BBSI
zap/riaueditor.com
Areal konsesi HTI PT BBSI yang diserobot warga pendatang yang kemudian ditanami kelapa sawit.

RENGAT, riaueditor.com - Bermodalkan SKT dari pemerintahan desa setempat, ribuan hektar lahan konsesi hutan tanaman industri, IUPHHK-HTI PT Bukit Batabuh Sungai Indah (BBSI) yang terbentang di Kecamatan Peranap dan Kecamatan Rakitkulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, ludes dibabat oleh ratusan warga pendatang dari Sumatera Utara (Sumut) dan ditanami kelapa sawit.

Ironisnya, pembabatan HTI jenis tanaman akasia tersebut diduga diperjual belikan oleh sejumlah oknum perangkat Desa, bahkan Kades nekad menerbitkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) di kawasan hutan dengan status hutan produksi yang bukan menjadi kewenangannya.

Manejer Humas PT BBSI, H Hasri dikonfirmasi awak media ini Rabu (3/1) menyebutkan, secara juridis formal areal konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) PT BBSI yang mereka babat dan kuasai telah berperkara sejak di PN Inhu, PTN Riau hingga Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Dengan diterbitkannya putusan Mahkamah Agung RI No.2101/PDT/2009 tanggal 30 Nopember 2010 yang memenangkan PT BBSI atas lahan yang digugat sejumlah warga Desa Talangtujuh Buahtangga Kecamatan Rakitkulim, Inhu, sama artinya lahan kebun yang selama ini dikuasai warga pendartang tersebut harus segera dikosongkan.

Disebutkan Hasri, pada prinsipnya warga penggarap itu sudah mengetahui bahwa lahan yang didudukinya merupakan areal konsesi IUPHHK-HTI PT BBSI, begitu juga para kepala desa yang menerbitkan surat atas tanah tersebut, “Memangnya siapa yang suruh tanami kelapa sawit dan menggarap lahan yang bukan hak dari Desa yang bersangkutan, silahkan cabut saja pohon kelapa sawit itu,” kata Hasri.

Menurut Hasri, sebelum mengusir paksa para penggarap lahan konsesi HTI sebagaimana putusan MA sesuai dengan luasannya, diharapkan agar mereka segera mengosongkan lahan yang mereka tanami kelapa sawit, “Sebab, jika tidak, maka pihak PT BBSI akan mengosongkannya secara paksa, peruntukan lahan itu sudah cukup jelas yaitu hutan tanaman industri (HTI).

Ditambahkan Hasri lagi, perampasan areal HTI PT BBSI ini terjadi, selain di Desa Talangtujuh Buahtangga, Rakitkulim, Inhu, Desa Sei Ekok, Rakitkulim, Inhu dan sebahagian digarap oleh PT Bagas Indah Perkasa (BIP) Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap, Inhu, dan masih pendataan desa sekitar HTI lainnya yang masih masuk areal HTI PT BBSI.

Ketua Pemantau Korupsi Kolusi dan Nepotisme (PPKN) Kab Inhu, Berlin M terkait masalah ini menyebutkan, setelah dilakukan pendataan lapangan, rata rata penggarap lahan konsesi PT BBSI itu adalah masyarakat pendatang dari Sumut, dan bukan warga tempatan, sebab warga tempatan sudah persis mengetahui bahwa lahan yang digarap warga pendatang itu adalah areal HTI PT BBSI.

Dalam hal ini, tambah Berlin, para kepala desa yang memperjual belikan lahan HTI PT BBSI itu jangan buang badan, artinya warga pendatang dari Sumut itu berani membuka lahan dan menanaminya dengan kelapa sawit dikarenakan adanya legalitas dari para Kepala Desa setempat, dan lahan itu bukan dirampas begitu saja, tapi diperjual belikan.

Ditambahkan Berlin, pihak perusahaan dalam hal ini PT BBSI bisa saja melaporkan secara formal para kepala desa ke kepolisian karena menerbitkan surat tanah di atas areal yang bukan merupakan kewenangannya, atau para penggarap lahan meminta kembali uangnya kepada kepala desa yang bersangkutan atau pihak penjual.

Kapolres Inhu, AKBP Arif Bastari, SH,SiK,MH dikonfirmasi Rabu (3/1) melalui selulernya mengatakan, putusan MA RI itu tidak serta merta menjadi acuan untuk mengosongkan lahan yang sudah sempat ditanami kelapa sawit oleh warga.

Seharusnya putusan MA RI itu dilaporkan lebih dulu ke PN Kab Inhu untuk dilakukannya eksekusi lapangan, artinya sebagaimana putusan MA RI tersebut, tentu ada batas batas areal dimana saja yang seharusnya dibuatkan patok batasnya, tentu sebelumnya harus dilakukan musyawarah dengan para penggarap sebagaimana hasil putusan MA itu.

Menurut Kapolres Arif Bastari, rangkaian pembersihan lahan yang selama ini digarap oleh warga dan ternyata di areal konsesi PT BBSI, bisa dilakukan secara bertahap, perbersihan tidak langsung dilakukan pada areal yang sudah ditanami sawit, namun bisa di tempat lain yang tidak ada tanamannya, sembari menunggu warga bisa kemungkinan membersihkannya sendiri, atau bagaimana mekanismenya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pihak perusahaan juga harus mampu ikut bersama sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar areal kebun HTI nya, dengan melakukannya secara persuasif, guna menghindari terjadinya konflik, dan siapa yang melakukan penjualan lahan itu juga dimintai pertanggung jawabannya, ujar Kapolres. (zap)

Tag:
MAPTputusan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini