Nazzar Arnazh Nilai Pusat Setengah Hati Tetapkan Kabut Asap Sebagai Bencana Nasional

Redaksi Redaksi
Nazzar Arnazh Nilai Pusat Setengah Hati Tetapkan Kabut Asap Sebagai Bencana Nasional
Nazzar Arnazh, Ketua Fraksi PAN Plus DPRD Pelalawan
PELALAWAN, riaueditor.com - Tiga hari belakangan ini, kabut asap tebal kembali mengepung Kabupaten Pelalawan. Tak ada lagi bantuan masker bagi ribuan masyarakat yang terkena ISPA. Pemerintah pusat dinilai setengah hati menanggulangi masalah akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ini. Bahkan, Senin (19/10) pagi kondisi ISPU at 07.00 wib, PM 10 Kerinci 24 hour average: 901 ug/m3 (current.value: 1104 ug/m3). Very high and dangerous.

"Sampai hari inikan pemerintah pusat masih ngambang menyikapi penanganan masalah bencana asap ini," kata Nazzar Arnazh, Ketua Fraksi PAN Plus DPRD Pelalawan, Senin (19/10).
    
Pusat sebut dia, masih belum menetapkan bencana asap ini sebagai bencana nasional. "Kita juga tidak habis fikir kenapa pemerintah pusat keberatan menetapkannya sebagai bencana nasional, padahal korban jiwa sudah berjatuhan, anak-anak terlantar tidak bersekolah," ungkapnya.
    
Bahkan fakta pendukung lain untuk penetapan status bencana nasional, sambung anggota Komisi I ini, penerbangan sudah sering kali lumpuh total. "Jika pusat masih setengah hati menyikapi persoalan ini, perlu ditinjau dan evaluasi  kembali keberadaan Provinsi Riau dan provinsi lainnya yang dilanda asap ini dalam NKRI," ujarnya.
   
Politisi besutan PAN ini membeberkan, sempena Jokowi ke Riau beberapa waktu yang lalu kabut asap sempat menipis beberapa hari. "Tapi sejak dua hari belakangan ini makin parah lagi. Siklus seperti ini sebelumnya juga sering terjadi. Pergi dan kembali datang," tandas Nazzar.
   
Masyarakat imbuhnya, semakin bertanya-tanya, sudah seberat ini penderitaan masyarakat akibat kabut asap, tapi Pemerintah pusat belum menetapkan bencana asap ini ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional.

"Bukan hanya Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel saja yang dilanda bencana asap ini. Tapi provinsi di Kalimantan sana juga. Kalau dihitung sudah hampir separoh teritorial negara ini yang dilanda bencana asap saat ini," paparnya.

Seyogyanya tambah Nazzar, tidak ada alasan bagi Pemerintah Pusat untuk tidak menetapkan bencana asap ini sebagai bencana nasional. "Puluhan juta rakyat negara ini bermukim di provinsi yang berasap dan nyaris semuanya telah terserang ISPA dan tinggal menunggu kematian," ujarnya sedih.

Jika pusat tetap mengharapkan daerah untuk mengatasi ini bencana ini, darimana daerah mendapatkan anggarannya?, legislator PAN ini balik bertanya.
    
"Bukan kah hasil SDA daerah ini telah diambil pusat?, dan hanya secuil yang dikembalikan lagi ke daerah. Pemerintah pusat mestinya punya dan kedepankan hati nurani dalam menyikapi persoalan ini," tukas Nazzar.

Jika tidak lanjutnya, hal ini akan menjadi catatan tersendiri bagi daerah. "Jangan salahkan daerah, jika dari sini nanti akan muncul suara dan desakan untuk meninjau dan mengevaluasi keberadaanya NKRI. Ini bukan hanya gertakan daerah," ucapnya.

Kepada DPR RI dan DPD Pusat, Nazzar atas nama masyarakat harapkan agar kiranya dapat mendesak Pemerintah pusat agar bencana asap ini dapat dijadikan bencana nasional.

"Masyarakat sudah tidak tahan lagi, siang malam menghirup asap dan ingin merdeka menghirup udara segar, sementara penguasa dan pengusaha disana hidup dengan udara segar dan kenyamanan," tutupnya.(zul)
Tag:
asapkabutriau
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini