JAKARTA, riaueditor.com - Selasa (12/12/2017), Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang paling produktif namun juga salah satu ekosistem paling terancam di dunia.
Seperti terumbu karang (coral reef), ekosistem mangrove juga menjadi teretori perlindungan dan perkembangan bagi biota laut yang sangat beragam, seperti ikan, kepiting, udang dan moluska, serta fauna hutan seperti monyet, burung dan reptil. Ekosistem mangrove di banyak tempat juga menyediakan “critical service” (layanan penting) untuk manusia. Hal ini meliputi layanan terhadap perikanan komersial maupun terhadap masyarakat sekitar yang mengandalkan penghasilan dan sumber makanannya dari perikanan daerah pesisir serta sebagai daerah pariwisata, konservasi, pendi dikan dan penelitian.
Dari total 15,2 juta mangrove yang tersebar di 124 negara tropis dan sub tropis di berbagai penjuru dunia, 21 persennya ada di Indonesia. Namun karena konversi lahan dan peristiwa alam, 70% hutan mangrove Indonesia saat ini dikategorikan rusak. Fakta ini disampaikan oleh pakar mangrove Indonesia dari Institut Pertanian Bogor Prof. Cecep Kusmana pada acara Thought Leaders Forum (TLF) ke-15 yang diselenggarakan oleh The Nature Conservancy (TNC) Indonesia di Jakarta (12/12) dengan mengambil tema Menyelamatkan Hutan Mangrove Indonesia.
Melihat kondisi kerusakan mangrove Indonesia, TNC Indonesia Bersama mitra telah menginisiasi sebuah wadah yang akan melibatkan beragam pemangku kepentingan terkait konservasi dan restorasi mangrove yaitu Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA). Aliansi ini dirancang untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, akademisi, dan masyarakat yang ingin menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perbaikan kondisi mangrove di tanah air. Semua pemangku kepentingan yang terlibat diharapkan dapat aktif berperan dalam MERA dan menyokong keberlanjutannya.
Country Director TNC Indonesia Rizal Algamar mengatakan, “dengan 70% hutan mangrove Indonesia saat ini dalam kondisi rusak, dibutuhkan sebuah tindakan kolektif yang dapat mencegah kerusakan lebih lanjut dan bahkan memperbaiki kualitas hutan mangrove. Kami melihat MERA dapat menjadi wadah yang dapat menyatukan semua pemangku kepentingan untuk tujuan bersama dalam skala dan waktu yang lebih signifikan.” “Platform MERA merupakan milik kita semua, dan bila terwujud akan menjadi sumbangan penting bagi perbaikan mangrove di Indonesia,” pungkas Rizal.
Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kelik Wirawan Wahyu Widodo yang hadir membuka acara ini mengungkapkan apresiasinya terhadap MERA. “Dalam kunjungannya ke Muara Gembong Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya hutan mangrove sebagai bagian dari program Perhutanan Sosial untuk membantu perekonomian petani dan petambak. Saya senang sekali hari ini dapat turut hadir di forum yang membahas bagaimana insiatif konservasi mangrove dapat terakselerasi dan diperluas dengan upaya dari multipihak baik itu pemerintah, swasta, LSM , akademisi serta komunitas,” ungkapnya.
Pakar dari IPB Prof. Dietriech G. Bengen mendukung konsep MERA dan menegaskan ke-3 pilar yang dapat menjadi penopang keterpaduan pengelolaan mangrove yang tepat guna. “Kerjasama antar lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta harus diikuti dengan koordinasi antar departemen/dinas dan pemerintah pusat-daerah serta didukung oleh konsultasi legislatif, publik, dan pakar,” terang Dietriech terkait konsepnya.
Beberapa pihak swasta yang hadir pada acara TLF ke-15 ini menyatakan dukungannya terhadap upaya pembentukan MERA.
“Kita sudah mendengarkan bagaimana mangrove bisa berperan dan meberi manfaat bagi kita. Saya sangat peduli dan kami akan membicarakannya dengan rekan-rekan swasta untuk berkolaborasi dalam MERA untuk Bersama-sama menggerakkan program untuk hutan mangrove di pesisir pantai di seluruh Indonesia,” terang Franciscus Welirang, Presiden Direktur PT. Bogasari Flour Mills.
Direktur Wetland International-Indonesia, I. Nyoman N. Suryadiputra, menegaskan urgensi terbentuknya pengelolaan mangrove yang terintegrasi. Ia berkata, “Saat ini wilayah Demak sudah kehilangan pantai sepanjang 2 km. Mari kita bersama-sama melakukan kerja nyata, tidak hanya terbatas pada studi.”
Konservasi sumber daya ekosistem mangrove dihadapkan pada empat tantangan strategis yaitu membangun pendekatan ilmiah untuk perlindungan dan restorasi hutan mangrove; melibatkan pemangku kepentingan kunci untuk mengubah kebijakan dan peraturan; pengelolaan yang terpadu dan efektif untuk restorasi, proteksi serta keberlanjutan dari sisi pendanaan; dan program kemitraan dan penjangkauan.
Hal diatas dapat dicapai dengan pembentukan MERA untuk meningkatkan kelestarian ekosistem mangrove dan juga akan berkontribusi dalam mengurangi kerentanan komunitas pesisir, melindungi sumber daya alam dan aset-aset vital, dan mengembangkan pendanaan yang berkelanjutan untuk terus melindungi hutan mangrove yang tersisa. Dengan bergabung dalam MERA, pemangku kepentingan diharapkan dapat:
• Mendukung program pemerintah Indonesia dalam program terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, terutama mengenai pemulihan hutan mangrove yang dapat menyimpan stok karbon yang sangat besar.
• Menunjukkan hasil-hasil sosial dan lingkungan dapat ditunjukkan secara jelas dan dengan mudah dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan (multi stakeholders).
• Memenuhi komitmen tanggung jawab dengan mendukung proyek masyarakat berbasis sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.
• Menjadi organisasi panutan, baik dari segi replikasi (scale-up) dan inovasi program konservasi yang berkelanjutan (sustainability). (rls/tnc)
Redaksi 
