Kawasan Hutan Terusik, Harimau Sumatera Ancam Pemukiman Warga

Redaksi Redaksi
Kawasan Hutan Terusik, Harimau Sumatera Ancam Pemukiman Warga
ist.
Harimau Sumatera (panthera tigris sumatrae)

PEKANBARU, riaueditor.com - Konflik Manusia dengan Harimau Sumatera (panthera tigris sumatrae) di provinsi Riau seakan tiada habisnya, seperti yang terjadi selama beberapa tahun belakangan ini.        

Belum lepas dari ingatan masyarakat Riau, selama memasuki dua dekade ini saja, korban keberingasan si Raja Hutan diperkirakan sudah mencapai 52 jiwa. Dari 52 orang tersebut, 29 orang dinyatakan meninggal dunia.

"29 orang yang meninggal itu termasuk korban Jumiati (33) dan Yusri Effendi (34) yang meninggal dunia akibat diterkam si Bonita Harimau Sumatera yang kini masih menghantui warga Pelangiran di Kabupaten Indragiri Hilir Riau," kata Ganda Mora selaku peneliti lingkungan hidup yang kini mengikuti Pasca Sarjana disalah satu Perguruan Tinggi di Pekanbaru, Jumat (16/3/2018) sore.        

Dijelaskan Ganda Mora, konflik antara manusia dengan harimau Sumatera di Riau, bukan kali pertama terjadi di Riau. Sebab sejak tahun 2001 hingga 2005 lalu saja, ada sekitar 50 orang yang menjadi korbannya, dengan rincian 27 orang meninggal dunia, sementara 23 orang mengalami luka-luka yang menyebabkan cacat seumur hidup.

"Terkait hal ini pemerintah dan instansi terkait harus cepat mengambil tindakan tegas, terhadap pemicu terjadinya konflik harimau dengan manusia. Jika tidak maka, akan ada korban Bonita-Bonita lainnya yang mengancam keselamatan warga lainnya di Riau," pungkas Ganda Mora.

Menurut Ganda Mora, yang menjadi pemicu utama konflik Manusia dan Harimau Sumetera di Riau, tidak terlepas minimnya pengawasan instansi terkait, seperti Dinas Kehutanan, BBKASDA, Kementerian, Pemerintah Daerah, mulai dari tingkat desa dan kecamatan di daerahnya masing-masing. Terhadap Kawasan Hutan Lindung atau Hutan Konservasi termasuk penyangganya.     

Salah satu kawasan hutan lindung tersebut seperti di Kawasan Hutan Lindung Sinepis yang terletak diperbatasan Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Madya Dumai. Dimana kawasan hutan ini merupakan tempat habitat Harimau Sumatera yang populasinya bisa mencapai ratusan ekor harimau.

Akan tetapi lanjut Ganda Mora, kawasan hutan Sinepis saat ini sudah berubah fungsi menjadi lahan kebun sawit dan pemukiman penduduk yang ditafsir ada sekitar ribuan Kepala Keluarga. Sehingga kawasan yang menjadi tempat berlindungnya Harimau Sumatera menjadi beralih ke wilayah Hak Penguasaan Hutan (HPH) PT Diamon Raya Timber (DRT) seluas kurang lebih 40 ribu hektar.

"Yang parah lagi, kawasan HPH PT DRT yang sekaligus tempat pelarian harimau sumatera, lantaran sudah terusik dari hutan Sinepis. Kini juga sudah kembali diusik oleh oknum-oknum perusak HPH, dengan membuka perkebunan sawit secara liar. Sehingga ada sekitar ratusan hektar di kawasan HPH PT DRT, kini sudah beralih fungsi menjadi kebun sawit," ungkap Ganda Mora.

Terkait maraknya pengrusakan kawasan HPH PT DRT yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggungjawab, Ganda Mora yang juga Direktur Eksekutif LSM Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi, Kulusi dan Kriminal Ekonomi Republik Indoensia (IPSPK3-RI), tengah melaporkan tindakan oknum-oknum tersebut ke Ditreskrimsus Polda Riau sejak (19/05/2017).

"Kami sudah melaporkan perkara masih adanya aktivitas perambahan tersebut pada Jum'at (19/5/2017) lalu. Kita meminta Polda Riau bisa menindaklanjutinya dengan menangkap para pelaku perambahnya. Sebab kawasan itu merupakan satu satunya HPH yang masih ada satu-satunya di indonesia," tegas Ganda.

Selain paru-parunya dunia lanjut Ganda, Kawasan itu juga menjadi areal Suaka Margasatwa Harimau Sumatera, pihak perusahaan seharusnya menjaga kawasan hutan dengan baik dan bisa bertindak tegas. Apalagi, di dalam HPH kini terdapat tiga areal kebun sawit yang diduga milik pengusaha asal Medan ratusan hektar.

"Pengusaha asal Semut itu membuka lahanluas lebih kurang 150 haktar. Sementara dua lagi, diduga milik oknum anggota dewan dengan masing masing seluas 35 hektar dan 55 hektar," ungkap Ganda.

Adanya dugaan aksi perambahanan dan alih fungsi lahan yang terjadi di dalam kawasan HPH PT Diamon menurut Ganda, jelas adanya kerugian negara dari segi lingkungan hidup dan penerimaan negara dari sektor pajak.

"Laporan juga kita serahkan langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup (LHK), Kementeriaan Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Mabes Polri," pungkas Ganda. 

Ditambahkan Ganda Mora, jika pemerintah, instansi terkait dan aparat hukum, masih saja lengah menanggapi permasalahan konflik manusia dan harimau yang ini terjadi selama ini. Tidak tertutup kemungkinan Bonita-bonita lain yang kini sudah terusik oleh oknum perambah hutan, kembali akan melakukan hal serupa dan memperpajang daftar korban konflik manusia dan Harimau kian bertambah. (ars)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini