Kali Ketiga Bupati Irwan Nasir Mangkir di Sidang Korupsi Lahan Pelabuhan Dorak

Redaksi Redaksi
Kali Ketiga Bupati Irwan Nasir Mangkir di Sidang Korupsi Lahan Pelabuhan Dorak
Chairul Hadi/GoRiau.com
Sidang dugaan korupsi pengadaan lahan Pelabuhan Dorak, Selatpanjang di gelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (1/12).
PEKANBARU - Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Irwan Nasir, tidak hadir sebagai saksi dalam persidangan dugaan korupsi pembebasan lahan Pelabuhan Dorak, yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, Kamis (1/1/2016) siang tadi.

Irwan Nasir mestinya hadir memberi kesaksian, akan tetapi berhalangan dengan alasan dinas. "Lagi tugas dinas luar, ada acara di Taman Mini, suratnya ada tuh, kami punya," ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nofriandi seperti dilansir GoRiau.com, usai sidang.

Absennya Irwan Nasir dalam sidang dugaan korupsi pembebasan lahan Pelabuhan Dorak Selatpanjang tersebut bukan kali ini saja. Sebelumnya dia juga sempat dimintakan hadir bersaksi dan ini merupakan kali ketiganya, namun tetap tidak hadir sehingga diputus untuk membacakan BAP saja.

"Ya, masih sesuai KUHAP-lah, tiga hari sudah ngasih tahu. Kalau mau lihat suratnya ada, boleh di-copy. Inti kesaksian (Irwan Nasir) menerangkan kalau Pak Irwan semuanya dikerjakan PPTK, sama dengan panitia," jawab Nofriandi.

Dalam kasus itu, ada empat terdakwa, diantaranya Zubiarsyah, mantan Sekda Kepulauan Meranti, sekaligus selaku pengguna anggaran dalam pengadaan lahan tersebut. Kemudian Abdul Arif selaku `broker` dalam pengadaan lahan.

Lalu Mohammad Habibi, mantan Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Kepulauan Meranti, sekarang menjabat Kabid Aset dan Daerah, sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam proyek yang bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Terakhir Suwandi Idris, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Meranti yang juga merupakan Sekretaris Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pelabuhan Dorak. Mereka dijerat dengan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tipikor, Juncto pasal 55 KUHPidana.

Dugaan korupsi ini bermula pada 2013 lalu, saat adanya pembebasan lahan yang diduga dilakukan melalui broker. Uang pada kas daerah tahun 2013 sudah dibayarkan sebesar Rp2.006.421.200, setelah dipotong pajak.

Usut punya usut, dua bidang tanah seluas 48 ribu meter persegi untuk pembangunan Pelabuhan Dorak yang disebut atas nama Simin dan Jus salatun, ternyata fiktif belaka alias bukan punya mereka, melainkan milik orang lain, sehingga tanah tidak dapat dikuasai, baik secara fisik maupun yuridis oleh Pemkab Kepulauan Meranti.

Akibatnya, uang negara yang sudah dibayarkan ini terbuang percuma, sehingga Jaksa Penuntut Umum merekonstruksikan kerugian negara dalam kasus ini adalah total lost.

(goriau.com)
Tag:
korupsipelabuhan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini