Jika Jokowi Diam, LBH Ancam Gugat Tim Hukum Bentukan Wiranto

Redaksi Redaksi
Jika Jokowi Diam, LBH Ancam Gugat Tim Hukum Bentukan Wiranto
(Doc. Net)
Menko Polhukam, Jenderal (Purn) Wiranto

JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama LBH Jakarta meminta Menko Polhukam, Wiranto segera membubarkan Tim Asistensi yang diberikan kewenangan dalam mengkaji ucapan tokoh yang berpotensi melanggar hukum usai pelaksanaan Pemilu 2019.

Mereka beralasan, Tim Asistensi yang dibentuk Wiranto inkonstitusional, berpotensi mengancam demokrasi dan melawan hak asasi manusia (HAM).

"YLBHI-LBH Jakarta mendesak Menkopolhukam untuk segera membubarkan Tim Asistensi yang dibentuknya," ujar Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana di Kantor YHLBI, Jakarta, Minggu (16/06/2019).

Arif juga meminta agar Presiden Jokowi juga memerintahkan Wiranto agar membubarkan tim tersebut. Dia berharap, Jokowi juga menindak tegas menteri yang sengaja mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum.

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur berkata pihaknya berencana untuk mengirim surat dalam waktu dekat kepada Jokowi dan Wiranto yang berisi desakan untuk membubarkan Tim Asistensi.

Jika surat itu tak dihiraukan, Isnur berkata YLBHI-LBH Jakarta bakal mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN).

"YLBHI-LBH Jakarta akan mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN jika upaya administratif tidak dihiraukan," ujarnya.

Ketua YLBHI Asfinawati menuturkan Tim Asistensi Kemenkopolhukam tidak diperlukan. Sebab, ia berkata Kepolisian diberi kewenangan untuk meminta keterangan ahli dalam menilai sebuah tindakan sebagaimana diatur dalam UU dan Peraturan Kapolri.

Selain lewat pendapat ahli, ia menyatakan penetapan tersangka terhadap seseorang bisa dilalui dengan gelar perkara. Dalam mekanisme itu, Asfinawati menyebut Kepolisian bisa mengundang ahli untuk memberikan pendapat.

"Kenapa untuk perkara lain mereka (kepolisian) bisa melakukan tanpa ahli, tapi sekarang perlu backup (Tim Asistensi) ini?" ujar Asfinawati

Lebih dari itu, Asfinawati berkata Tim Asistensi memiliki kemiripan dengan tim yang ada pada masa lalu, seperti Kopkamtib hingga Bakor Pakem. Ia berkata tim tersebut melampaui hukum karena tidak mekanisme check and balance.

(jarrak.id)

Tag:
ancamgugat
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini