Cakupan Jaminan Kesehatan 100 Persen, Pekanbaru Terima Penghargaan UHC

Redaksi Redaksi
Cakupan Jaminan Kesehatan 100 Persen, Pekanbaru Terima Penghargaan UHC
Sekdaprov Syahrial Abdi menyerahkan piagam penghargaan UHC kepada Wawako Pekanbaru Markarius Anwar.(Foto: Ist)

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Pemprov Riau atas capaian cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang telah mencapai 100 persen dari total penduduk. Meski cakupan kepesertaan sudah menyentuh 100 persen, tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan baru mencapai 81 persen di Kota Pekanbaru.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar usai upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) di halaman kantor gubernur Riau, Kamis (12/11/2026), mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti komitmen pemko dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Pemko Pekanbaru akan terus berupaya memastikan anggaran jaminan kesehatan masyarakat tetap tersedia. Sehingga, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus khawatir dengan pembiayaannya.

"Ini sebagai bukti nyata bahwa Pemko Pekanbaru serius memberikan jaminan kesehatan bagi warganya. Kami juga terus berkomitmen menganggarkan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Pemko Pekanbaru telah menyiapkan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk program UHC pada 2027. Jika ditambah dukungan anggaran dari Pemprob Riau, total pembiayaan program tersebut diperkirakan melampaui Rp100 miliar.

Diharapkan, keberadaan jaminan kesehatan dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga diajak untuk tetap menjaga kesehatan meskipun telah mendapatkan perlindungan melalui program jaminan kesehatan.

"Harapan kami, mari sama-sama menjaga kesehatan. Dengan adanya jaminan ini, masyarakat bisa lebih tenang dan bahagia dalam menjalani kehidupannya," ujar Markarius.

Sebagai informasi, suatu daerah dapat dikategorikan telah mencapai UHC apabila cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen dari total penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta sekurang-kurangnya 80 persen. Sementara itu, Pemprov Riau menerapkan pola pembiayaan bersama atau budget sharing untuk membiayai iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah.

Program tersebut mencakup 1.034.403 jiwa yang tersebar di 12 kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Dalam skema pembiayaan tersebut, Pemprov Riau menanggung 55 persen iuran. Sedangkan 45 persen sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Skema pembiayaan bersama ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat di Provinsi Riau.

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini