Ada Rencana Aturan Baru Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, Cek!

Redaksi Redaksi
Ada Rencana Aturan Baru Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, Cek!
Foto: Diberlakukan Tilang, Pengendara Motor Masih Terobos Jalur Sepeda/CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto

JAKARTA - Pemerintah akan mengatur baru tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal tersebut tertuang di dalam RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Dalam naskah RUU HKPD yang diterima CNBC Indonesia dijelaskan, subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Adapun dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian ada unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor. Serta bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Dalam Pasal 10 RUU HKPD dijelaskan, untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 1,5%.

Kemudian kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 8%.

Tarif PKB yang diatur dalam RUU HKPD diketahui turun dari aturan sebelumnya. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit 1%, sedangkan paling besar 2%.

Dalam aturan sebelumnya juga, kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dibebankan tarif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja Komisi XI DPR, Senin (13/9/2021) menjelaskan, RUU HKPD akan memperkenalkan skema opsen atau pungutan tambahan atas pajak dengan persentase tertentu yang dikenakan kepada wajib pajak.

Penerapan skema opsen akan berlaku pada 2 jenis pajak, yakni pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada kabupaten/kota, serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) pada provinsi.

Skema opsen, kata Sri Mulyani akan membuat sistem administrasi pajak daerah berjalan lebih baik. Di sisi lain, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaannya tanpa menambah beban pada wajib pajak.

"Pemberian opsen ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak," ujar Sri Mulyani.

Sampai saat ini, RUU HKPD masih terus dibahas oleh pemerintah dan Komisi XI DPR. Komisi XI DPR dan Komite IV DPD akan menyampaikan dokumen daftar inventarisir masalah (DIM) kepada pemerintah pada Senin, 20 September 2021.

Selanjutnya, Komisi XI dan Komite IV DPD bersama pemerintah akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai subtansi RUU HKPD dalam panitia kerja.

(sumber: CNBCIndonesia.com)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini