Petani Mulai Cemas-Pabrik Bingung Efek Aturan Ekspor CPO Wajib 1 Pintu

Redaksi Redaksi
Petani Mulai Cemas-Pabrik Bingung Efek Aturan Ekspor CPO Wajib 1 Pintu
Foto: Ilustrasi Kelapa Sawit (REUTERS/Luis Echeverria)

JAKARTA - Rencana pemerintah membenahi tata niaga ekspor sawit termasuk crude palm oil (CPO/ minyak sawit mentah) mulai memunculkan kegelisahan di lapangan. Pelaku usaha sawit menilai arah kebijakan baru masih belum jelas karena aturan turunan seperti PP, Permen, hingga mekanisme teknis belum diterbitkan.

Situasi itu mulai berdampak ke rantai pasok industri sawit nasional. Sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) disebut mulai berhati-hati melakukan pembelian tandan buah segar (TBS) dari petani karena masih menunggu kepastian mekanisme ekspor yang akan berlaku.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI Tungkot Sipayung meminta pemerintah segera memberikan penjelasan resmi agar tidak memunculkan spekulasi di pasar.

"Kebijakan baru ini ditafsirkan pelaku sawit macam-macam karena memang belum terbit PP, Permen dan mekanismenya," kata Tungkot kepada CNBC Indonesia, Jumat (22/5/2026).

Komunikasi pemerintah menjadi faktor paling mendesak saat ini. Pasalnya pasar domestik maupun pembeli internasional membutuhkan kepastian sebelum mengambil keputusan bisnis.

Ketidakjelasan arah kebijakan justru memicu reaksi kontra produktif.

"Untuk menenangkan pelaku dan pasar, pejabat yang berwenang perlu menjelaskan secara detail ke pelaku sawit dan buyer internasional sehingga tidak salah persepsi dan bereaksi kontra produktif," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya memang tengah menyiapkan langkah besar dalam tata niaga ekspor sawit. Presiden Prabowo Subianto bahkan menegaskan Indonesia harus menjadi penentu harga sawit dunia, bukan sekadar mengikuti harga yang terbentuk di luar negeri.

Prabowo juga menyoroti dugaan praktik under invoicing ekspor sawit yang disebut menyebabkan nilai ekspor Indonesia jauh lebih rendah dibanding data impor negara tujuan. Bahkan pemerintah mengklaim menemukan selisih nilai ekspor yang sangat besar pada sejumlah transaksi CPO.

Di sisi lain, pelaku usaha menilai perubahan tata niaga perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan di tingkat industri. Sebab, industri sawit melibatkan rantai ekonomi besar mulai dari petani, PKS, eksportir hingga pembeli global.

Tungkot menilai pemerintah harus memastikan transisi kebijakan berjalan mulus agar petani tidak menjadi pihak pertama yang terkena dampak tekanan harga.

"Hari-hari ini harga TBS di tingkat petani sudah turun akibat PKS bingung apakah masih bisa diekspor atau seperti apa. Itu dulu yang mendesak perlu dilakukan supaya petani tidak korban," tegasnya.(SUMBER)

Tag:
1CPOaturanefekpintu
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini