Pelalawan Kecewa, Komisi VII DPR RI Gagal Tinjau PT Medco di Kerumutan

Redaksi Redaksi
Pelalawan Kecewa, Komisi VII DPR RI Gagal Tinjau PT Medco di Kerumutan
Humas Riau
Wagubri didampingi Bupati Pelalawan dan Ketua Komisi VII pimpin Pertemuan Pemprov Riau dengan Komisi VII DPR RI di Ruang Lancang Kuning.
PEKANBARU, riaueditor.com- Sebanyak 10 orang anggota DPR RI datang ke Riau khusus menindaklanjuti tuntutan masyarakat Pelalawan agar mengambil alih pengelolaan Blok Kampar di Kecamatan Kerumutan dari PT. Medco. Pertemuan dilakukan di lantai 8 aula Kantor Gubernur Riau. Kedatangan anggota komisi VII DPR RI langsung disambut Wagubri Arsyadjuliandi Rahman, Bupati Pelalawan HM Harris, perwakilan SKK Migas dan PT.Medco.

Namun amat disayangkan, Anggota Komisi VIII DPR RI tidak dapat meninjau langsung lokasi peneboran minyak PT. Medco di Kerumutan karena jadwal yang padat dan dalam Bulan Ramadhan. Hal ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan PDE Setdakab Pelalawan Drs Farid Mukhtar kepada wartawan Senin (30/6/2014).

"Pertemuan cuma dilakukan di ruang aula Kantor Gubernur selama 2 jam. Yakni dari pukul 13.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib. Intinya pihak komisi VII DPR RI meminta kementerian ESDM dibawah pimpinan Jero Wajik agar secepatnya menfasilitasi perundingan dan pertemuan antara SKK Migas, PT Medco dan Pemkab Pelalawan. Mereka janji dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan kementerian ESDM dan meminta perundingan dan pertemuan agar segera dilakukan," paparnya.

Ditambahkan Farid, pada prinsipnya Komisi VII DPR RI sangat mendukung tuntutan yang diminta oleh masyarakat Pelalawan dengan berbagai macam pertimbangan.

"Selain itu banyak hal yang disampaikan Bupati Pelalawan terkait keinginan Pelalawan untuk merebut Blok Kampar.Seperti diungkapkan Bupati, kemungkinan akan dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antar 2 daerah yakni Pelalawan dan Inhu, karena memang lokasi PT Medco ada di 2 wilayah ini," paparnya.

Sementara itu Juru bicara Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar T Zulmizan Assagaf mengungkapkan kekecewaan atas tidak bisanya anggota Komisi VII DPR RI ke lokasi. "Dibilang kecewa ya kecewa namun kita masih bisa memaklumi mengingat ini bulan Ramadhan dan mereka jadwalnya padat apalagi besok ada paripurna," ujarnya.

Namun demikian, tambah Zulmizan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Pelalawan sangat direspon positif oleh anggota Komisi VII DPR RI secara politis memberi dukungan.

"Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan antara Pemkab Pelalawan termasuk masyarakat dengan pihak SKK Migas dan PT Medco. Kita meminta alih manajemen dalam jangka 3 tahun ini. Dalam 3 tahun masih dibina oleh PT Medco jika sudah 3 tahun maka Medco harus melepas manajemennya ke Pelalawan dan Inhu," tutupnya.(zul)
Tag:
blokkampar
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini