Sistem Rekrutmen Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Penempatan ASN: Efektif Atau Hanya Menjadi Ladang Suap?

Redaksi Redaksi
Sistem Rekrutmen Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Penempatan ASN: Efektif Atau Hanya Menjadi Ladang Suap?
Ilustrasi

KONSEP sistem rekrutmen Lelang Jabatan ini merupakan gebrakan baru dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini merupakan salah satu langkah dalam pemerintahan untuk mewujudkan aparatur yang akuntabel serta memiliki kompetensi dan berkredibilitas tinggi. Salah satunya yakni melalui Lelang Jabatan atau disebut juga dengan seleksi terbuka dalam menjaring SDM sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Lelang Jabatan ini diartikan pula sebagai mekanisme yang dilakukan dalam mengimplementasikan pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam suatu jabatan struktural yang dilakukan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu profesional sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, serta jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, atau golongan. Soerjono dalam jurnal sosiologi nusantara mengatakan bahwasannya Lelang Jabatan memiliki pengertian yang hampir sama dengan open recruitment atau open bidding.

Open recruitment maupun open bidding atau lelang jabatan sebenarnya bukan hal baru dalam perspektif administrasi publik. Dalam konsep New Public Management (NPM), metode ini sudah dikenalkan dan dipraktekkan di negara-negara barat, seperti New Zealand, namun dengan penyebutan istilah dan nama yang berbeda-beda di masing-masing negara.

Adanya sistem rekrutmen Lelang Jabatan atau seleksi terbuka didukung dengan adanya peraturan perundangan yang sah, yakni Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dan peraturan perundangan lain yang menunjang jalannya Lelang Jabatan di Indonesia.

Dengan legalitas yang ada, maka selayaknya Lelang Jabatan ini menjadi alat perubahan sosial dalam rangka menjadikan birokrasi di pemerintahan lebih

baik.

Istilah Lelang Jabatan mulai ramai dibicarakan sejak Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dipimpin oleh Joko Widodo alias Jokowi dan Basuki Tjahatja Purnama atau Ahok, yaitu sejak tahun 2013 lalu. Adapun 5 tahap Lelang Jabatan pada saat akan melakukan seleksi calon untuk menduduki jabatan, yaitu:

1) Tahap pertama seleksi administrasi;

2) Tahap kedua seleksi kesehatan;

3) Tahap ketiga seleksi pengetahuan;

4) Tahap keempat Analisi SWOT (Strengths, Weakneses, Opportunities, Threats);

5) Tahap terakhir psikologi test dan wawancara;

Kemudian pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negari Sipil dalam jabatan struktural juga menyebutkan beberapa persyaratan substansial dalam menduduki jabatan struktural, yakni sebagai berikut:

1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil;

2) Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan ;

3) Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;

4) Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir;

5) Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

6) Sehat jasmani dan rohani;

Selain persyaratan yang dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan pula dalam Pasal 7 bahwa pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah perlu memerhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan serta pengalaman yang dimiliki.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural yang belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan struktural wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selambat-lambatnya 12 bulan sejak yang bersangkutan dilantik.

Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencana aksi Program Percepatan Reformasi Birokrasi salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS secara terbuka ini.

Dengan adanya pemilihan kriteria yang telah ditentukan dalam lelang jabatan atau seleksi terbuka ini seharusnya benar-benar efektif dalam penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi yang di milikinya.

Namun, dengan adanya bentuk politisasi birokrasi yang kerap terjadi mulai dari penyalahgunaan program dan anggaran, mobilisasi, sampai pada intervensi politik dalam penempatan jabatan seperti mutasi, demosi, dan promosi, seperti halnya kasus yang baru saja terjadi yakni kasus suap lelang jabatan yang menyeret Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, hal ini menyebabkan asumsi yang kurang baik terhadap transparansi sistem rekrutmen lelang jabatan, yang harusnya dipergunakan untuk perbaikan birokrasi dengan tenaga kerja atau SDM yang berkredibilitas, justru sekarang hal itu dipertanyakan.

Lelang jabatan atau seleksi terbuka yang seharusnya dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, kemudian malah menjadi dijadikan ladang suap bagi seorang pemimpin, dan justru meraup keuntungan untuk kepentingan peribadinya.

Abdul Latif Amin Imron diduga memiliki peran untuk memilih dan menentukan secara langsung kelulusan para ASN di Pemkab Bankalan yang mengikuti proses seleksi maupun lelang jabatan, Abdul Latif Amin Imron diduga mematok tariff Rp.50 juta sampai dengan Rp.150 juta yang penyerahannya melalui orang kepercayaannya, terkait lelang jabatan di Pemkab Bangkalan, Jawa Timur diduga ia mendapat keuntungan sekitar Rp.5,3 miliar.

Dengan begitu Abdul Latif Amin Imron dikatakan telah melanggar kode etik sebagai seorang pemimpin dengan membuat proses seleksi tersebut tidak transparan, dan tidak hanya itu dengan adanya kasus ini justru masyarakat banyak berasumsi proses seleksi yang harus nya terbuka namun tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Bahkan sebelum adanya kasus tersebut malah sudah banyak masyarakat yang berasumsi bahwasannya seleksi pegawai seperti ini banyak mengandung kecurangan, banyak suapmenyuap yang diberikan kepada pemerintah yang berwenang dengan tujuan agar diluluskan dalam proses seleksi.

Padahal jika dijalankan sebagaimana mestinya, sistem seleksi terbuka atau lelang jabatan ini berdampak positif, yakni beberapa dampak pengisian jabatan melalui sistem lelang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, mendapatkan outcome positif yaitu terpilihnya PNS yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang sesuai dengan jabatannya sekaligus memiliki hati nurani yang bersih dan juga memiliki rekam jejak yang baik.

Kedua, pelaksanaan fit and proper test dalam pengisian jabatan menyebabkan persaingan positif akan terbuka. Ketiga, bagi pejabat pembina kepegawaian dan pejabat eselon 1, 2 yang berwewenang dalam memberi mandat bagi PNS dalam jabatan tertentu, lelang jabatan dapat bermanfaat untuk menghindarkan diri dari intervensi berbagai pihak yang berusaha menempatkan orangnya dalam jabatan strategis di lingkungan masingmasing.

Dan sebenarnya program ataupun kebijakan yang telah dirancang itu memiliki tujuan yang membangun, namun efektif tidaknya suatu program tinggal bagaimana lagi oknum-oknum yang berwenang dalam melaksanakan program tersebut termasuk dalam pelaksanaan sistem seleksi Lelang Jabatan atau seleksi terbuka ini, jika dilaksanakan dengan baik maka program tersebut akan berdampak positif bagi birokrasi, jika pelaksanaannya menyeleweng dari prosedur maka dampak negatif lah yang akan dituai, seperti asumsi buruk dari masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan program tersebut.

Siti Nurhayati,

Mahasiswi Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

Email: sitinurhaya124@gmail.com

Daftar Pustaka:

Sari, E. (2015). Lelang Jabatan dalam Sistem Hukum di Indonesia. REUSAM:

Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 38. https://doi.org/10.29103/reusam.v3i1.1950

Sulaji, W. (2020). Peran Lelang Jabatan Dalam Mewujudkan Birokrat Yang Berkualitas. Jurnal Sosiologi Nusantara, 6(2), 145-158. https://doi.org/10.33369/jsn.6.2.145-158

Zainal Abidin, T. (2020). Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Dalam Penempatan Aparatur Sipil Negara di Indonesia. JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik, 1(2), 65–77. https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i2.2323


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini