JAKARTA - Pengajar Universitas Paramadina, Dr. Ariyo DP Irhamna, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 perlu dibaca secara lebih hati-hati karena ditopang oleh stimulus fiskal jangka pendek dan menghadapi tekanan struktural yang semakin besar.
Menanggapi tulisan Anggito Abimanyu yang sebelumnya mempertanyakan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2026, Ariyo menyebut sejumlah kritik dari INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS terhadap pertumbuhan ekonomi tidak cukup dijawab hanya melalui pembelaan metodologi data statistik, melainkan perlu dilihat dari sisi kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan itu sendiri.
Ia menyoroti bahwa perbandingan perubahan inventori yang digunakan dalam argumentasi sebelumnya tidak tepat. Menurutnya, lonjakan inventori dari Rp4,2 triliun menjadi Rp104 triliun terjadi secara kuartalan, bukan tahunan sebagaimana disebutkan. Secara tahunan, perubahan inventori hanya meningkat dari Rp85,2 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi Rp104 triliun pada Triwulan I-2026 atau sekitar 22 persen.
Ariyo menjelaskan bahwa kenaikan inventori belum tentu mencerminkan pelemahan permintaan domestik. Kenaikan tersebut bisa dipengaruhi persiapan stok menjelang Ramadan dan Idulfitri, ekspektasi peningkatan konsumsi, maupun impor antisipatif.
Selain itu, ia menilai kontraksi sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,99 persen tidak bertentangan dengan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,04 persen. Menurutnya, data penjualan listrik industri justru menunjukkan ekspansi.
“Kontradiksi yang dianggap janggal hanyalah sisa kebijakan harga 2025, bukan inkonsistensi data BPS,” tulis Ariyo.
Ia menjelaskan bahwa basis perbandingan Triwulan I-2025 dipengaruhi kebijakan diskon tarif listrik 50 persen yang meningkatkan konsumsi rumah tangga secara temporer. Ketika diskon dicabut pada 2026, konsumsi kembali normal sehingga menciptakan efek statistik terhadap pertumbuhan sektor listrik.
Lebih jauh, Ariyo menilai pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 secara mendasar lebih lemah dibanding angka headline 5,61 persen. Konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,81 persen secara tahunan disebut menyumbang sekitar 1,26 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia memperkirakan bahwa tanpa dorongan belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 4,4 hingga 4,6 persen.
“Membaca 5,61% sebagai sinyal momentum menguat keliru; momentumnya sebetulnya melambat, hanya basis tahun sebelumnya luar biasa lemah,” tulisnya.
Ariyo juga menyoroti perbedaan antara pertumbuhan PDB manufaktur dan indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang berada di level 49,1 pada April 2026 atau memasuki zona kontraksi.
“Jika Pak Anggito serius dengan pertanyaan keberlanjutan, argumen ini paling kuat untuk mendukung tesisnya, dan beliau melewatkannya,” ujarnya.
Dalam analisisnya, Ariyo menyebut biaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi semakin besar. Ia mencatat keseimbangan primer APBN berubah dari surplus Rp21,9 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi defisit Rp95,8 triliun pada Triwulan I-2026. Pada saat yang sama, pembayaran bunga utang meningkat 18,6 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp144,3 triliun.
Selain tekanan fiskal, ia juga menyoroti lonjakan subsidi dan kompensasi energi, pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.605 per dolar AS, serta penurunan cadangan devisa selama tiga bulan berturut-turut.
Menurut Ariyo, depresiasi rupiah turut menggerus pendapatan masyarakat dalam ukuran dolar AS dan menjauhkan target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.
“Setiap pelemahan 1% mengurangi PDB per kapita USD sekitar USD52, setara setahun pertumbuhan riil per kapita,” tulisnya.
Ia juga menilai struktur ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas alam dan hilirisasi nikel. Di sisi lain, surplus perdagangan justru menyusut ketika rupiah melemah, yang menurutnya menunjukkan lemahnya daya saing ekspor manufaktur nonkomoditas.
“Indonesia bertumpu pada hilirisasi nikel, sambil kehilangan volume di batubara, pertanian, dan migas,” ujarnya.
Dalam sektor domestik, Ariyo mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) kredit pemilikan properti meningkat dari 3,08 persen menjadi 3,24 persen pada Februari 2026, sementara pertumbuhan sektor real estat hanya mencapai 3,54 persen.
“Sektor properti adalah barometer kelas menengah, dan barometer ini sedang tertekan,” tulisnya.
Sebagai alternatif kebijakan, Ariyo mendorong pemerintah mempercepat belanja modal produktif dan mereformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran melalui bantuan langsung kepada kelompok berpendapatan rendah.
Ia menilai langkah tersebut lebih berkelanjutan dibanding mengandalkan instrumen stabilisasi pasar obligasi atau stimulus jangka pendek untuk menjaga angka pertumbuhan ekonomi.
“Pertanyaan yang sedang diabaikan: pertumbuhan yang berkualitas atau berkuantitas,” tulis Ariyo.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa perdebatan utama seharusnya bukan sekadar mengenai validitas angka pertumbuhan ekonomi, melainkan siapa yang menanggung biaya dari pertumbuhan tersebut.
“Substansinya adalah ongkos yang sedang dibayar berbagai kelompok masyarakat untuk mempertahankan pertumbuhan di tingkat ini,” tutupnya.(rief)
Redaksi 
