PEKANBARU(riaueditor)- Munculnya sejumlah titik panas pada awal tahun 2013 harus diantisipasi pemerintah dengan segera. Paling tidak itu, pemerintah sudah harus mengaktifkan Masyarakat Peduli Api (MPA) menjadi ujung tombak dalam pemantauan titik api dilapangan. Karena keberadaanya MPA ini ditingkat desa.
Aktifis lingkungan tidak bosan-bosanya mengingatkan pemerintah bersikap tegas terhadap pelaku perusak lingkungan. Seperti halnya, kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi langganan setiap tahun, jika musim panas terjadi di Provinsi Riau yang mulai dirasa meresahkan. MPA harusnya diaktifkan.
Paling tidak, penegasan ini disampaikanya Direktur Esekutif LSM Tropika Riau Harijal Jalil kepada wartawan, Rabu (10/1) saat ditemui di kantornya. "Saya sebenarnya sudah bosan mengingatkan pemerintah. Baik itu tingkat di provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota terkait musim kemarau mulai tiba," katanya.
Harijal mengatakan, saat inikan sudah mulai bermunculanya kabut asap diakibat sebagai dampak peristiwa Karhutla di berbagai kawasan, khususnya di provinsi ini juga berdampak meningkatnya temperatur udara sejak beberapa hari terakhir. Ini semua terjadi dikarenakan pemerintah tidak bertindak tegas pada Karhutla.
"Kan diketahui bersama, panasnya suhu udara ini sangat berpotensi menimbulkan Karhutla penyebab dari kemunculan kabut asap yang akan dirasakan. Maka, untuk ini dapat diminimalisir, sudah seyogyanya pemerintah daerah di Riau mengaktif kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai ujung tombak," kata Harijal.
Karena sebutnya, keberadaan MPA ini sangat penting sebagai pemantauan terjadi Karhutla di daerahnya, sebab MPA ini berada ditingkat Desa. Nanti, sebut Harijal, jika terjadi Karhutla di daerahnya
tentu dengan segera melaporkanya ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai Koordinator .
Ditempat terpisah aktifis lingkungan lainnya, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) melalui Muslim, Kamis (10/1) mengatakan, permasalahan hutan yang terbakar di Provinsi Riau ini bukan cerita baru. Apalagi seperti kondisi musim panas ini, semakin marak terjadi Karhutla akibat lemah pengawasan.
"Yang salah itu adalah pemerintah. Karena tidak pernah melakukan pengawasanya dilapangan. Sehingga dipastikan pada musim panas seperti sekarang ini, tentu semakin marak terjadi Karhutla. Jikalau, memang pemerintah di daerah serius menangani, maka dipastikan tidak terjadi kabut asap melanda," terangnya.
Koordinator Jikalahari inipun mengatakan, sebenarnya terjadinya Karhutla ini instansi yang bertanggungjawab penuh mengatasinya adalah BLH. Seharusnya kata Muslim, dengan musim peralihan ini atau terjadinya gangguan badai tropis yang berpusat di Vietnam Bagian Selatan. Harusnya itu BLH dapat mewaspadainya.
"Saya rasa BLH sebagai intansi terkait, tidak memahami akan gangguannya badai tropis yang berpusat di Vietnam Bagian Selatan. Jika mengetahui, tentunya ini Karhutla dapat diantisipasinya sejak dini dengan
mengaktifkan MPA yang pernah dibentuk pemerintah di daerah. Karena saat ini, MPA tidak aktif," katanya.
Sementara itu Kepala BLH Riau Akmal JS dihubungi melalu seluler, Kamis (10/1) mengatakan, pihaknya belum mendapatkan kepastian apa penyebab kondisi suhu di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru terasa panas. Nantilah kata mantan Sekwan Riau ini akan dicarikan apa penyebabnya. Nantilah, dihubungi lagi.
Namun, ditunggu hampir dua jam konfirmasi ini tidak mendapatkan jawaban dari Kepala BLH Riau tersebut. Ketika dihubungi ke seluler Akmal kembali, ternyata sudah tidak aktif. Dikirimkan pesan singkat, namun hingga berita turun cetak. Akmal belum memberikan jawaban, kendati dihubungi selulernya aktif lagi.(das)
Redaksi 