TELUK MERANTI, riaueditor.com - Guna menjemput keluhan warga dalam bidang pelayanan pemerintahan atau masalah sosial lainnya, Bupati Pelalawan H.M Harris menghadiri Rakor Camat, Kepala desa, Ketua BPD Wilayah VI se- Kecamatan teluk Meranti, Selasa (26/5). Dalam moment ini Kepala Desa dan BPD diminta menyampaikan apa saja yang menjadi keluhan warga.
Turut hadir bersama rombongan Bupati, Kapolres Pelalawan AKBP Ade Johan Sinaga, Unsuf Forkompimda Pelalawan, Camat Teluk Meranti Kiki Syamputra 8 Kades dan BPD se-kecamatan Teluk Meranti, KUA dan Guru Besar Universitas Riau, Prof Muhtar Rahman.
Keluhan yang banyak disampaikan yakni soal infrastruktur jalan, akses jalan menuju lokasi bono yang melintas di beberapa desa saat ini kondisinya memprihatinkan, padahal masyarakat membutuhkan jalan tersebut untuk mengeluarkan hasil perkebunan warga.
Sebagaimana disampaikan oleh anggota BPD Desa Teluk Binjai Bustami, ia menceritakan banyak mobil pengankut buah sawit warga atau mobil pengangkut barang terguling di jalan tersebut, sementara masyarakat membutuhkan akses yang memadai untuk mengeluarkan hasil kebun mereka.
"Jalan lintas bono juga dipakai perusahaan, seperti PKS dan PT RAPP. Masyarakat butuh jalan itu bagus untuk meningkatkan perekonomian," kata Bustami saat dialog dengan Bupati Harris.
Selain itu, Bustami juga mengusulkan pencurian kanal yang ada di kiri atau kanan jalan lingkungan masyarakat, kondisi kanal atau tali air yang ada saat ini sudah dangkal dan tersumbat, dan itu bisa mengakibatkan jalan tergenang air.
"Sekarang sudah masuk musim penghujan, biasanya jalan kita tergenang air. Untuk itu kami minta kanal di kiri-kanan jalan bisa dibersihkan," pinta Bustami.
Selain itu, Bustami juga menyampaikan impian warga mendapatkan listrik yang bersumber dari PLN. Diharapkan program pelalawan terang bisa menjangkau desanya, sehingga masyarakat tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk mendapatkan penerangan.
Persoalan lain disampaikan oleh Kades Labuan Bilik Juarman Ali, dari pantauannya beberapa tahun terakhir kasus kebakaran hutan terus terjadi. Ada beberapa lokasi yang langganan muncul titik api, yakni areal lahan tidur salah satu perusahaan perkebunan.
"Ada beberapa titik api yang sering muncul, di lahan tidur perusahaan dan berbatasan dengan lahan warga. Untuk itu kami membutuhkan bantuan mesin untuk memadamkan api," terang Juarman Ali.
Menurut Juarman Ali, mesin tersebut merupakan kebutuhan utama bagi kelompok masyarakat peduli api untuk menjalankan tugas dan fungsinya. "Selain itu, dulu pemerintah provinsi pernah berjanji akan ada honor untuk masyarakat peduli api, bagaimana realisasisnya?," tanya Kades Labuan Bilik ini.
Seluruh pertanyaan yang dilontarkan langsung dijawab oleh Kepala SKPD terkait dan ditambahkan penjelasan langsung oleh Bupati Harris.
Bertahap
Menjawab soal kondisi jalan lintas menuju bono yang dipertanyakan warga, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Pelalawan menjelaskan bahwa pembangunan jalan harus dilakukan bertahap, mulai dari arah Ibu Kota Pelalawan ke arah Bono. Tidak mendahulukan di lokasi yang diminta warga.
"Kesulitannya adalah mengantarkan material, harus dilakukan bertahap. Dulu kami sudah punya rencana untuk mengambil bahan dari laut, dan pembangunan bisa dimulai dari pangkal lokasi bono, namun terkendala di izin pengambilan tambang di dasar laut. Karena penambangan di laut izinnya beda dengan penambangan pasir di sungai," terang Kadis.
Smenetara, Bupati Harris menambahkan, bahwa ruas jalan itu merupakan wewenang provinsi Riau. Karena statusnya jalan provinsi, pemerintah daerah terus berupaya mencari celah agar dana dari pusat dan provinsi Riau bisa dikucurkan untuk membangun areal wisata bono.
"Tahun ini pembangunan jalan 23 KM di jalan tersebut, 5 KM Aspal. Pemerintah Daerah tidak bisa bantu membangun karena status jalannya milik provinsi, kalau kita bangun bisa menyalah," terang Harris.
Jaringan
Terkait keluhan listrik, Harris menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah sudah berupaya keras untuk mewujudkan program pelalawan terang, hasilnya tampak dengan PLTG Langgal yang menghasilkan daya 30 rb Mega Watt. Daya tersebut diperhitungkan cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan, sayang keterbatasan jaringan membuat daya yang ada tidak bisa didistribusikan PLN ke seluruh desa.
"Daya listrik yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai ke Kuala Kampar. Permasalahannya jarak antara satu desa dengan desa lain terlalu jauh, jadi membutuhkan jaringan yang banyak. "Jika jaringan listrik dibangun dengan APBD, kita bisa tumbang pak. Kita sekarang terus berupaya mencari celah, bagaimana dana dari Pusat, atau PLN bisa membantu pembangunan jaringan. Kalau menghandalkan APBD tentu harus bertahap," terang Harris.
Terakhir, Harris berpesan pada seluruh Kades, BPD dan pemerintah kecamatan, bahwa capat atau lambatnya pembangunan di desa tidak telepas dari semangat gotong royong. Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian warga perlu didorong dari swadaya masyarakat. "Tolong masyarakat suwadaya, kalau masyarakat ada tenaga peralatan bisa disiapkan," tutup Harris.(zul)
Redaksi 
