JAKARTA - Dalam upaya memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendukung program strategis pemerintah di sektor pangan, Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI terus mengakselerasi, mengawasi, dan mendampingi pelaksanaan program ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Keberadaan gugus tugas ini menjadi wujud nyata komitmen TNI dalam menjalankan tugas pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9, yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah, termasuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Gugus tugas ini melibatkan kekuatan teritorial TNI AD, unsur TNI AL di wilayah pesisir, serta dukungan logistik dan distribusi udara dari TNI AU untuk menjangkau wilayah terpencil. Dengan pendekatan terintegrasi, Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI berperan mempercepat pelaksanaan program ketahanan pangan dan memperkuat infrastruktur pertanian, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) serta daerah rawan krisis.
Sejak 2019, TNI telah dilibatkan dalam berbagai program strategis pangan nasional dengan capaian yang signifikan. Dalam program cetak sawah, dari target 130 ribu hektar lahan baru, pemerintah bersama TNI berhasil merealisasikan 129 ribu hektar sawah baru.
Pada program pompanisasi, dari target 48.184 unit pompa baru, berhasil terealisasi 36.989 unit atau sekitar 76,8 persen per 27 Desember 2024. Sementara itu, pada program optimasi lahan, dari target 352.853 hektar, telah terealisasi 326.477 hektar atau 92,5 persen pada periode yang sama. Selain itu, TNI juga terlibat aktif dalam pendampingan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan, serta mendampingi kelompok tani dalam memperluas luas tambah tanam (LTT) padi dengan target minimal 1,6 juta hektar setiap bulan, termasuk 1,3 juta hektar pada April 2025 dengan estimasi produksi gabah sebesar 7,5 juta ton.
Dalam mendukung swasembada pangan, TNI juga mengoptimalkan lahan satuan TNI untuk penanaman komoditas prioritas seperti padi, jagung, tebu, gandum, dan kedelai. Selain itu, telah dibentuk 87 Satuan Produksi Pangan Gugus (SPPG) di jajaran Kodim, Lanal, dan Lanud yang memberi manfaat kepada 214.763 orang, serta pembentukan 105 Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) pada tahun 2025 sebagai motor pembangunan berbasis teritorial, termasuk di Papua. Dalam kerja sama dengan Bulog, TNI turut membantu penyerapan gabah dengan realisasi setara beras sebesar 2.743.875 ton atau 91,46 persen dari target 3 juta ton per 22 Juli 2024, serta menyiapkan 136 gudang TNI untuk penyimpanan cadangan gabah dan beras.
Sedangkan, dalam rangka mendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan penyaluran bantuan pangan pemerintah, TNI mendampingi penyaluran kepada 18.277.083 keluarga penerima manfaat di 83.469 desa pada 38 provinsi sepanjang periode Juni hingga Juli 2025. Pada program SPHP, dari target 98.912.002 kilogram untuk bulan Juli 2025, telah terealisasi 2.222.560 kilogram atau 2,25 persen per 21 Juli 2025.
Sementara itu, pada program bantuan pangan, dari target 365.541.660 kilogram, telah terealisasi 26.855.940 kilogram atau 7,35 persen pada tanggal yang sama. Adapun realisasi serapan gabah dan beras dalam negeri per 21 Juli 2025 mencapai 2.721.067 ton setara beras atau 90,7 persen, terdiri dari 3.736.071 ton gabah kering panen, 726.753 ton beras, dan realisasi serapan harian sebesar 5.898 ton.
Seluruh kegiatan ini melibatkan kekuatan Satkowil TNI secara masif, termasuk 15 Kodam, 47 Korem, 349 Kodim, 3.696 Koramil, dan 75.406 Babinsa dalam program SPHP dan bantuan pangan, serta 11 Kodam, 28 Korem, 171 Kodim, 915 Koramil, dan 8.601 Babinsa dalam kegiatan serapan gabah dan beras di berbagai wilayah.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa Gugus Tugas Kedaulatan Pangan bekerja dengan pendekatan teritorial berbasis desa dan wilayah. “Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Melalui kekuatan teritorial, TNI hadir bukan hanya sebagai penjaga, tetapi juga sebagai penggerak kemandirian pangan dari tingkat desa hingga nasional,” yang di sampaikannya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 23 Juli 2025
Kapuspen TNI juga menegaskan bahwa tantangan pangan saat ini bukan lagi isu sektoral, melainkan isu strategis yang membutuhkan keterlibatan semua komponen bangsa. “TNI memandang pangan sebagai bagian dari pertahanan. Karena itu, kami tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga memastikan lumbung pangan rakyat tetap terjaga dan berdaya saing,” tegas Kapuspen TNI.
Dengan semangat gotong royong dan sinergi nasional, TNI melalui Gugus Tugas Kedaulatan Pangan bertekad membangun ketahanan bangsa dari desa, memperkuat kemandirian pangan nasional, dan mewujudkan Indonesia yang tangguh menghadapi tantangan global.
Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi
Redaksi 
