Panglima TNI Canangkan Sapta Cita Pokok-Pokok Kebijakan Pimpinan TNI

Redaksi Redaksi
Panglima TNI Canangkan Sapta Cita Pokok-Pokok Kebijakan Pimpinan TNI
puspen tni
CILANGKAP, riaueditor.com- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (22/12/2014). Rapim tersebut dihadiri oleh para Kas Angkatan, para Pangkotama TNI, para Asisten Panglima TNI dan para Kabalakpus TNI.
 
Dalam Rapim TNI kali ini Panglima TNI menginginkan adanya kolaborasi pemikiran top down dan bottom up guna efisiensi dan efektivitas Rapim dalam  draft "Sapta Cita Pokok-Pokok Kebijakan Pimpinan TNI 2015", untuk diendapkan dan dipikirkan uraian implementasinya, serta dikolaborasikan dengan sinergitas yang mungkin dapat dilakukan dengan kementerian terkait.

Adapun draft kebijakan tersebut, adalah: Pertama, penguatan kapasitas dan kapabilitas intelijen TNI. Kedua, optimalisasi manajemen operasi TNI dan interoperabilitas satuan operasi TNI. Ketiga, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan prajurit TNI. Keempat, membangun interoperabilitas logistik TNI. Kelima, meningkatkan peran dan tugas teritorial TNI. Keenam, optimalisasi tugas-tugas perbantuan TNI dan Ketujuh, membangun sinergitas kelembagaan antara TNI dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
 
Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa dalam menapaki program kerja tahun 2015 serta menyempurnakan peran dan tugas TNI kembali akan merumuskan pemikiran, yang menjadi modal dalam implementasi Renstra TNI 2015-2019 yang telah diformat, guna mencapai kemajuan TNI yang lebih baik, yang setidaknya untuk jangka pendek satu tahun ke depan di tahun 2015. Dan hal ini menurut panglima TNI bukan semata-mata akan menampilkan "We Are Different dan We Are The Solution", serta bukan juga tidak mau berpindah dari zona nyaman, tetapi yang pasti hari esok harus lebih baik, dan perubahan adalah sebuah keniscayaan yang harus para Perwira hadapi bagi sebuah kemajuan TNI.
 
Menurut Panglima TNI, kita boleh berbangga bahwa pembangunan MEF TNI hingga Renstra tahap I 2010-2014 telah mencapai ± 38% dari pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan, namun besaran tersebut belum menyangkut pembangunan kesejahteraan dan belum menyentuh upaya menjaga masa pakai Alutsista yang telah dimiliki saat ini. 

Untuk itu Panglima TNI telah menyiapkan 3 Rencana Strategis (Renstra), yaitu Renstra Pembangunan dan Pengembangan Kemampuan TNI 2015-2019, Renstra Pembangunan Kesejahteraan Prajurit 2015-2019, dan Renstra Pemeliharaan dan Perbaikan Alutsista TNI 2015-2019. Ketiga Renstra tersebut merupakan kosistensi kita terhadap komitmen menjadikan TNI yang profesional, militan, solid, sejahtera, dicintai dan dibanggakan rakyat.
 
Selanjutnya dalam upaya membangun manajemen TNI yang solid dan adaptable, serta interoperabilitas operasional termasuk peran teritorial TNI, Panglima TNI menitikberatkan dalam implementasi Renstra Pembangunan dan Pengembangan Kemampuan 2015-2019, yang didalamnya secara eksplisit memuat upaya mengeleminasi ego sektoral.        

Demikian juga upaya membangun perumahan dan peningkatan pelayanan kesehatan terkait kebijakan BPJS harus menjadi pemikiran kita semua, serta optimalisasi Dewan Kebijakan Penentu (Wanjaktu) Alat Perlengkapan (Alkap) dan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI harus menjadi atensi, guna mewujudkan interoperabilitas logistik TNI, dihadapkan kepada pengembangan organisasi TNI dan dinamika kebijakan pemerintah, serta dihadapkan kepada perkembangan teknologi, yang cenderung bergerak dinamis dan inovatif.   
Pada sisi yang sama, penguatan kultur dan karakter prajurit juga harus menjadi diskusi solusi, guna mengeleminasi sikap dan tindakan primitif prajurit, khususnya terkait dengan sering terjadinya perkelahian dengan anggota Polri, kasus narkoba dan tindakan yang tidak bersahabat terhadap rakyat.
 
Rapim TNI yang dilaksanakan tanggal 22-23 Desember 2014 ini juga akan diisi ceramah dan pembekalan dari beberapa Menteri yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menkopolhukam, serta Menko Kemaritiman.(rls/puspen-tni)
Tag:
kebijakantni
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini