Temukan 1.200 Pelanggaran, BPN Minta KPU-Bawaslu Bertindak

Redaksi Redaksi
Temukan 1.200 Pelanggaran, BPN Minta KPU-Bawaslu Bertindak
(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo dan Direktur Komunikasi BPN.

JAKARTA - BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim telah berkirim surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Badan Pengawas Pemilu. 

Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo mengatakan surat tersebut meminta KPU dan Bawaslu bertindak tegas dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

"Kami BPN Prabowo-Sandi meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk dapat mengambil langkah-langkah tegas untuk menciptakan pemilu yang benar-benar jujur dan adil," ujar Hashim di Media Center BPN Prabowo-Sandi, Jakarta, Sabtu (20/4).

Hashim menuturkan surat kepada KPU dan Bawaslu dibuat usai mencermati dan mengamat situasi di lapangan setelah pemungutan suara berlangsung. 

Ia mengatakan BPN menerima banyak aduan, laporan, dan bukti-bukti maraknya tindakan ilegal dan curang.

Hashim lanjut mengatakan tindakan ilegal dan curang itu terjadi dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara.

Lebih lanjut, adik kandung Prabowo ini mengklaim pihaknya menghargai segala kerja keras yang telah dilakukan KPU dan Bawaslu. 

Ia meyakini KPU dan Bawaslu terdiri dari orang-orang yang bertanggungjawab terhadap bangsa dan negara.

"Dan tetap menjunjung tinggi sumpah jabatannya dalam rangka menegakkan demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, Hashim menyampaikan BPN mencatat kecurangan selama pemilu sebanyak 1.200 kasus. Ia mengklaim kasus tersebut sudah dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu.

"Kami sampaikan data yang sudah masuk mengenai kecurangan ada 1.200 kasus di TPS yang mencerminkan atau indikasi kecurangan. Ini kami sampaikan ke Bawaslu," ujar Hashim.

Terus Bertambah

Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan menyampaikan laporan kecurangan terus bertambah pasca pemungutan dan penghitungan suara. 

Berdasarkan data terbaru, sebanyak 1.261 kasus sudah diterima BPN saat ini.

"Pagi ini saya terima 61 tambahan (kasus). Jadi 1.261 lebih catatan potensi pelanggaran pemilu," ujar Ferry.

Di sisi lain, Ferry mengaku pihaknya prihatin dengan adanya pembiaran pelanggaran pemilu saat ini. Ia melihat tidak ada tindakan dan tempat bagi pihaknya mengadukan pelanggaran tersebut.

"Kami bersyukur jika KPU dan Bawaslu masih konsisten dengan misi utamanya sebagai penyelenggara pemilu," ujarnya.

Lebih dari itu, ia berkata kecurangan pemilu akan merontokkan moral bangsa. 

"Sanggupkah kira-kira kita tegak sebagai bangsa ketika hasil pemilunya itu didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar," ujar Ferry.

(cnnindonesia.com)

Tag:
2019kasuspelanggaranpemilu
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini