Survei: Mayoritas Masyarakat RI Tolak Jokowi 3 Periode

Redaksi Redaksi
Survei: Mayoritas Masyarakat RI Tolak Jokowi 3 Periode
Foto: Infografis/Ekonomi Terancam Luar Dalam, Apa yang Harus Dilakukan Jokowi?/Arie Pratama

JAKARTA - Masyarakat Indonesia menolak mengenai wacana presiden bisa menjabat selama 3 periode. Mereka menginginkan, masa jabatan presiden selama dua kali harus tetap dipertahankan oleh konstitusi.

Mengutip CNBCIndonesia.com, berdasarkan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru, mayoritas warga Indonesia menganggap ketetapan bahwa presiden hanya bisa menjabat dua periode seperti yang termuat dalam UUD 1945 harus dipertahankan.

"Sekitar 74% warga menghendaki agar ketetapan tentang masa jabatan presiden hanya dua kali harus dipertahankan. Yang ingin masa jabatan Presiden diubah hanya 13%, dan yang tidak punya sikap 13%," kata Direktur Komunikasi SMRC, Ade Armando, dalam peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Presidensialisme dan DPD" yang dilakukan secara daring pada Minggu (20/6/2021) di Jakarta.

Survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1.072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat (multistage random sampling). Margin of error penelitian ± 3.05%.

Menurut Ade, temuan ini menunjukkan bahwa narasi yang diusung kelompok-kelompok tertentu agar Presiden Jokowi bisa kembali bertarung dalam Pilpres 2024 dengan mengubah ketetapan UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden ditolak oleh mayoritas warga Indonesia.

Walaupun dukungan terhadap Jokowi tinggi, tapi menurut Ade hampir 75% warga menyatakan tidak perlu ada perubahan dalam pembatasan masa jabatan presiden.

"Ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari rakyat Indonesia mengenai perlunya pembatasan kekuasaan bagi seorang presiden," ujar Ade.

Terkait dengan hal terakhir, Ade menekankan bahwa survei SMRC ini juga menunjukkan bahwa 68,2% warga menganggap Pancasila dan UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah.

Selain itu, sekitar 15% warga menganggap bahwa walaupun Pancasila dan UUD 1945 mungkin mengandung kekurangan, namun sejauh ini keduanya paling tepat bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik.

(sumber: CNBCIndonesia.com)

Tag:
jokowiperiodetiga
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini