Pemerintah Dinilai Semena-mena Gusur Kantor PKBI Pusat Tanpa Perintah Eksekusi Pengadilan

Redaksi Redaksi
Pemerintah Dinilai Semena-mena Gusur Kantor PKBI Pusat Tanpa Perintah Eksekusi Pengadilan
Dok. PKBI

JAKARTA - Hari ini, Rabu 10 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Kantor PKBI didatangi sekitar 100 personil Satpol PP dibackup oleh puluhan aparat kepolisian dan TNI, untuk melakukan pengusiran atas lahan yang ditempati sejak 1970.

Informasi ini disampaikan Dr Ichsan Malik, Ketua Pengurus Nasional PKBI. Dalam rilisnya Ichsan Malik mengatakan Pemkot Jaksel dan Kemenkes RI sebagai eksekutor dengan semena-mena memaksa PKBI keluar dari kantor Pusat PKBI di jalan Hangjebat III/F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang sudah ditempati selama lebih 55 tahun berdasarkan SK Gubernur DKI No.207/2016.

Barang-barang milik PKBI dikeluarkan secara paksa oleh para personil Satpol PP.

"Ini menunjukan sikap semena-mena pemerintah, padahal putusan hukum di Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung terhadap lahan PKBI Hang Jebat adalah NON-EXECUTABLE," ujarnya.

Dijelaskan dia, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) telah berdiri sejak tahun 1957. Adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pertama yang memelopori gerakan Keluarga Berencana (KB) dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Dalam sejarahnya, PKBI ikut membidani BKKBN yang sekarang menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

"Saat ini PKBI hadir di 25 propinsi dan 178 kota/kabupaten dengan kantor pusatnya di Hang Jebat III/F3 Jakarta Selatan," imbuhnya.

Dijelaskan Ichsan lahan kantor PKBI Hang Jebat merupakan “hibah” dari Gubernur DKI Ali Sadikin pada 1970, dan di sini telah berdiri Training Center dan kantor pusat PKBI yang melayani warga terutama perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

"Sungguh mencederai rasa kemanusiaaan saat pemerintah bersikeras mengusir PKBI dari Hang Jebat, padahal PKBI telah berkontribusi selama 67 tahun mendukung program pemerintah seperti vaksinasi, penanganan stunting, edukasi remaja, layanan SRHR dan tenda kemanusiaan saat bencana," ungkapnya.

Pada 2023, pendiri PKBI Dr.dr.Seharto dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Ir.Joko Widodo.

Namun ironisnya Kementrian Kesehatan dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan ingin menghancurkan PKBI dan menguasai lahan Hang Jebat tanpa ada kompensasi memadai.

"Kami Keluarga Besar PKBI seluruh Indonesia MENOLAK pengusiran dan penggusuran pemerintah sebagai upaya paksa menghalangi perjuangan PKBI dalam mewujudkan hak-hak kesehatan keluarga Indonesia. Layanan Kesehatan Seksual Reproduksi (KSR) terutama untuk perempuan dan anak, merupakan hak dasar bangsa Indonesia menuju keluarga bertanggung jawab dan inklusif," ungkap Ichsan.

PKBI telah menempati lahan Hang Jebat secara sah berdasarkan SK Gubernur DKI sejak 1970. "Kami, relawan, staf dan simpatisan PKBI akan bertahan di Hang Jebat, sampai titik darah penghabisan sampai ada keadilan untuk rumah perjuangan kami," tegas Ichsan Malik.(*)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini