Warga Koto Aman Minta PT SBAL Kembalikan Lahan 2 Ribu Hektar Milik Masyarakat

Redaksi Redaksi
Warga Koto Aman Minta PT SBAL Kembalikan Lahan 2 Ribu Hektar Milik Masyarakat
sy/riaueditor.com
Ratusan warga Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir mendatangi kantor DPRD Kampar, Senin (9/10/2017).

BANGKINANG, riaueditor.com - Ratusan warga Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Senin (9/10/2017) mendatangi kantor DPRD Kampar. Mereka meminta agar pihak PT SBAL mengembalikan lahan masyarakat seluas lebih kurang seluas 2 ribu hektar yang telah dikuasai selama ini.

Massa meminta agar DPRD Kampar mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Kampar menstatus quokan lahan dipersengketakan dan mempertemukan warga dengan pihak PT SBAL.

Pantauan awak media di gedung DPRD Kampar, dengan menggunakan ikat kepala hijau, ratusan massa dari Desa Koto Aman berorasi menggunakan pengeras suara di pelataran gedung DPRD Kampar yang dijaga ketat oleh petugas keamanan.

Ratusan warga disambut oleh Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri. Kehadiran Ahmad Fikri yang juga sempat berorasi di atas mobil pengeras suara di tengah ratusan massa tersebut menjadikan kondisi demontrasi mencair.

Massa sempat berdialog dengan Onga sapaan akrab Ahmad Fikri. Bahkan sebahagian kaum ibu sempat bersenda gurau dengan Onga.

Selanjutnya, Ahmad Fikri juga membawa perwakilan massa untuk bermusyawarah dan menyampaikan aspirasinya ke dalam gedung. Dalam dialog dan rapat tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Kampar.

Koordinator aksi, Dapson kepada awak media mengatakan, bahwa masyarakat Koto Aman sangat kecewa dengan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL). Karena pihak perusahaan telah lama menguasai lahan milik masyarskat.

Untuk itu, Dapson berharap agar pihak perusahaan mengembalikan hak masyarakat Koto Aman sekitar 2000 ha. Harapan tersebut berdasarkan surat pernyataan PPTD II Kampar tahun 1992, yakni bahwa perusahaan wajib menyerahkan lahan milik masyarakat yang dituntut oleh masyarakat untuk menyambung hidup masyarakat. Tuntutan itu diperkuat oleh surat BPN yang mengatakan, bahwa apabila lahan tersebut tidak diberikan kepafa masyarakat, maka izin HGU PT. SBAL dibatalkan.

Menjelang permasalahan selesai, ia meminta DPRD Kampar untuk merekomendasi agar bupati Kampar menstatus quokan lahan dipersoalkan, dan masyarakat juga meminta agar DPRD Kampar merekomendasikan agar bupati Kampar dapat mempertemukan masyarakat dengan pihak perusahaan. (Syailan Yusuf)

Tag:
kamparkonfliklahanPT
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini