BANGKINANG, riaueditor.com - Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kampar Berdaulat terpaksa harus memutus jalan menuju PT Ciliandra Perkasa. Hal ini dilakukan setelah aksi demo yang dilakukan di Kantor Bupati Kampar, Rabu (1/11/2017).
Warga menurunkan satu unit ekskavator ke jalan yang berstatus milik Kabupaten Kampar itu. Jalan itu digali hingga tak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Kalaupun bisa, hanya mobil kecil.
Terlihat, ada puluhan anggota Satpol PP yang mengawasi aksi warga ini. Begitu juga dengan aparat Kepolisian yang menurunkan personilnya, juga TNI untuk mengawasi guna menghindari terjadinya bentrok.
Saat penggalian jalan berlangsung, terlihat belasan security PT Ciliandra mendatangi lokasi. Mereka hendak berupaya menghentikan penggalian itu. Namun, langkah itu bisa diantisipasi oleh aparat Kepolisian dan Satpol PP.
Setelah mereka berdiskusi, belasan security yang berseragam dongker itu balik kanan. Mereka menjauh dari lokasi penggalian jalan tersebut.
"Sempat dihalangi kegiatan ini. Tapi ini jalan kabupaten, bukan jalan mereka. Jadi ini kewenangan kita," kata Kepala Satpol PP Kampar, Muhammad Jamil, usai berbicara dengan security.
Sekitar satu jam aksi itu berlangsung. Lubang selebar 5x5 meter kedalaman 4 meter itu, selesai dikerjakan. Hanya disisihkan untuk jalan mobil kecil.
Tak hanya menggali jalan, warga juga mengancam untuk memasang portal tandingan. Lokasinya tak berapa jauh dari lokasi jalan yang diputus. "Ini supaya mobil milik PT Ciliandra tidak bisa lewat lagi. Hari Senin depan kita pasang," kata Anton, selaku koordinator aksi.
Dia mengaku, hal ini dilakukan untuk memberi pelajaran kepada pihak PT Ciliandra Perkasa yang dinilai telah menginjak-injak harga diri Pemkab Kampar.
"Sudah beberapa kali rapat antara Pemkab dan perusahaan. Kesepakatannya untuk membuka portal. Tapi sampai sekarang tidak juga terealisasi," ujarnya.
Upaya ini dilakukan warga setelah dilakukan pertemuan dengan Sekda Kampar Yusri, dan sejumlah OPD Kampar, usai melaksanakan demo. Ada 10 orang perwakilan pendemo yang melakukan pertemuan ini.
Namun pertemuan ini tak menghasilkan jalan keluar. Sebab, tuntutan warga untuk memutus jalan ke Ciliandra tak bisa dilakukan oleh Pemkab Kampar.
"Ini sedang proses, jadi tunggulah. Jika sepakat, itu bisa dibuka melalui tim yustisi. Silahkan nanti dibuka sama-sama. Dikawal dengan TNI Polri," kata Yusri dalam pertemuan itu.
Sekda juga menjelaskan, sebelum beralih status menjadi jalan kabupaten, dulunya jalan ini adalah milik provinsi. Setelah mengetahui bahwa jalan itu adalah jalan kabupaten, serentak perwakilan pendemo berdiri.
Mereka langsung meninggalkan ruang rapat. Puluhan massa dibawa untuk memutus jalan kabupaten itu. Sekda pun terlihat sibuk memerintahkan bawahannya untuk mengawal aksi warga itu. Sekda juga meminta polisi mengawasi agar tak ada konflik.
Nyaris Bentrok
Sebelumnya, pagi Rabu (1/11/2017), massa dari Aliansi Masyarakat Kampar Berdaulat ini melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Kampar. Aksi ini nyaris bentrok, karena massa memaksa untuk memasuki ruangan bupati.
Pantauan awak media, saat mendatangi Kantor Bupati sekitar pukul 10.00 WIB, massa langsung berorasi. Menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka. Terlihat juga puluhan anggota Satpol PP, polisi, dan TNI dalam pengamanan aksi itu.
Rahmad, selaku koordinator lapangan menyebut, ada tiga tuntutan yang disampaikan. Tuntutan ini terkait dengan persoalan perusahaan kelapa sawit PT Ciliandra Perkasa yang beroperasi di Desa Siabu, Kecamatan Salo.
Tuntutan pertama, mereka meminta PT Ciliandra Perkasa untuk membuka portal penutup jalan umum di Desa Siabu. Padahal kata Rahmad, sudah beberapa kali diadakan rapat antara Pemkab, forkopimda, perusahaan dan masyarakat.
"Buka portal ini. Kalau tidak, putuskan jalan ke Ciliandra," kata Rahmad saat berorasi.
Tuntutan kedua, menuntut PT Ciliandra Perkasa membagikan lahan KKPA. "Selain perusahaan ini tidak memiliki kontribusi kepada masyarakat, perusahaan juga telah merampas hak rakyat Siabu," sebutnya.
Ketiga, mereka menuntut Pemkab Kampar agar tegas dalam menyikapi tuntutan rakyat Kampar dengan melaksanakan janji saat pertemuan pada 13 September 2017 lalu.
Di mana, dalam pertemuan tersebut PT Ciliandra sepakat untuk membuka portal jalan. Kemudian, PT Ciliandra juga setuju mengakomodir tuntutan masyarakat untuk memberi kebun pola KKPA. Selanjutnya Pemkab akan membentuk tim pembagian kebun pola KKPA dengan mengikutsertakan kepala desa, tokoh masyarakat dan ninik mamak.
"Namun, sampai sekarang hal tersebut belum terealisasi. Makanya, kami datang ke sini meminta kebijakan dari Bupati Kampar Azis Zaenal," ujar Rahmad.
Mereka juga menuntut agar bupati menemui mereka yang melakukan aksi demo. Namun setelah beberapa saat, tuntutan itu tidak terealisasi. Mereka memaksa untuk memasuki kantor bupati Kampar.
Saat mencoba masuk, mereka dihalangi oleh sejumlah anggota Satpol PP. Sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara Satpol PP dengan massa. Keributan pun terjadi. Suasana aksi menjadi panas. upaya masuk, urung terjadi.
Suasana aksi kembali tenang setelah Sekretaris Daerah (Sekda), Yusri, menemui massa. Namun sempat juga massa menolak untuk disambut oleh Sekda. Mereka ngotot, bupati yang harus menyambut.
Saat Yusri hendak berbicara, pendemo bertanya, apakah ada bupati di dalam. dikatakan Sekda, bahwa dirinya mewakili bupati untuk menemui pendemo. "Saya ditugaskan oleh bu[ati untuk menyambut massa," ujar Yusri.
Disebutkan Yusri, dari pagi hingga siang dirinya belum bertemu bupati. artinya bupati sedang tidak berada di tempat.
Pernyataan Sekda itu tak mudah dipercaya oleh pendemo. Mereka meminta perwakilan dari masssa pendemo untuk mengecek ke ruangan kerja bupati. LIma perwakilan dari pendemo didampingi petugas keamanan memeriksa ruang kerja bupati.
Ternyata apa yang disampaikan Sekda benar. Bupati tidak berada di tempat. Massa pun mengakui itu. "Sya sudah bilang tadi, saya diberikan amanah untuk menyambut mewakili bupati," ujar Yusri.
Berkaitan dengan persoalan PT Ciliandra, Yusri mengaku Pemkab sudah melakukan berbagai upaya terkait dengan tuntutan massa. " Sebelum demo, kami sudah lakukan rapat bersama Forkominda, sudah tiga kali rapat," jelas Yusri.
Rapat pertama, sudah di dapat kesepakatan untuk membuka portal. Rapat kedua, menindaklanjuti keputusan rapat pertama, karena apa yang disepakati belum direalisasikan perusahaan. Rapat ketiga, hadir bupati, wakil bupati, Kapolres, Danyon, Sekda dan Dinas terkait, surat keputusan rapatnya ada semua, katanya.
Artinya jelas Yusri, berbagai upaya telah dilakukan. bahkan, bupati pernah turun ke lapangan untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan PT Ciliandra. "Tahap per tahap kita kerjakan," ujarnya.
Pada dasarnya Pemkab Kampar sepemikiran dengan massa yang demo. Pemkab juga ingin, portal yang menghambat jalan bisa dibuka. Dengan begitu, akses jalan ke Kampar Kiri bisa dilalui.
"Kami sudah sampaikan untuk buka portal. Kami terus melakukan komunikasi dengan PT Ciliandra," kata Yusri.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kampar, Repol yang ikut menyambut pendemo, sepakat dengan tuntutan massa. Dia menyebut, belum direalisasikannya kesepakatan yang dibuat, membuktikan bahwa perusahaan lebih kuat.
"Mari kita semua perjuangkan hak masyarakat, apa langkah selanjutnya perlu dipikirkan," ujar Repol.
Repol yang juga masyarakat Kampar Kiri, sangat menginginkan portal yang menghalangi jalan masyarakat dibuka. Karena, jika portal dibuka, akan mempersingkat waktu perjalanan dari Bangkinang sekitar ke Kampar Kiri, jelas Repol. (Syailan Yusuf)
Redaksi 
