PP Datangi Kejari Pertanyakan Kasus Korupsi Dana Hibah Pemko Pekanbaru 2015

Redaksi Redaksi
PP Datangi Kejari Pertanyakan Kasus Korupsi Dana Hibah Pemko Pekanbaru 2015
riaueditor
Dedi Harianto Lubis SH, Ketua BPPH MPC PP Pekanbaru.

PEKANBARU, riaueditor.com - Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Pekanbaru, Senin (13/1/2020), mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, untuk mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan korupsi Dana Hibah Pemko Pekanbaru tahun 2015 senilai Rp120 miliar. 


Sebagai bukti keseriusan PP Kota Pekanbaru mengawal kasus ini, Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, pun telah melayangkan surat secara resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pekanbaru, bernomor 011/BPPH-MPC-PP/PBR/Eks/I/2020. 


"Kedatangan kita sekaligus memasukkan surat, bertujuan untuk mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan adanya korupsi Dana Hibah Pemko Pekanbaru senilai Rp120 miliar, karena sejak ditangani Kejari Pekanbaru pada 2015, sampai hari ini belum ada perkembangan dari penanganan kasus tersebut," ujar Dedi Harianto Lubis SH, Ketua BPPH MPC PP Pekanbaru, kepada wartawan, Selasa (14/1/2020).


Bahkan, sebutnya, Walikota Pekanbaru selaku pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan APBD Pekanbaru sampai saat ini belum dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru. "Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari beberapa sumber, pihak Kejaksaan sudah memintai keterangan Syukri Harto, Sekda Kota Pekanbaru saat itu, Asisten I, Kabag Hukum, Kabag Kesra Zamzami, bagian keuangan, dan beberapa camat pada saat itu."


Ormas Pemuda Pancasila, tegas Dedi Harianto Lubis, mendukung Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk segera menyelesaikan proses penyelidikan/penyidikan kasus tersebut, biar ada kepastian hukum. 


Dalam kesempatan sama, Sekretaris MPC PP Kota Pekanbaru, Mustakim, mengatakan mendukung upaya yang dilakukan BPPH MPC PP Kota Pekanbaru. "Saya sudah sampaikan dan koordinasi kepada Ketua MPC PP Kota Pekanbaru, terkait sikap BPPH mengirimkan surat kepada Kejari dan Kejati Riau juga kabarnya," katanya. 


Menurutnya, secara kelembagaan Pemuda Pancasila siap mengawasi dan mengawal jalannya roda pemerintahan di Pekanbaru, sehingga upaya seperti ini akan mereka dukung. "Apalagi menyangkut anggaran APBD, ini kan uang rakyat, harus jelas penggunaannya, walikota harus siap mempertanggungjawabkan itu," pungkas Mustakim. 


Di dalam surat yang dikirimkan tersebut, BPPH MPC PP Pekanbaru juga meminta Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk menelusuri kebenaran adanya uang sogok upah pungut pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru yang disetorkan kepada Walikota, sebagaimana diberikan salah satu media online beberapa waktu lalu. 


"Kami pada posisi mempertanyakan proses yang ada, dan mendukung Kejaksaan menindaklanjuti kebenaran adanya uang sogok upah pungut pajak ini," tegas Alfred Ziliwu SH, Sekretaris BPPH MPC PP Kota Pekanbaru. (**)

Tag:
pp
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini