Sri Mulyani: DPR Kaget Dana Pendidikan di Banyak Kementerian

Redaksi Redaksi
Sri Mulyani: DPR Kaget Dana Pendidikan di Banyak Kementerian
Foto: Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, dan Gubernur Bank Indonesia. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2026 dan RKP Tahun 2026, Selasa (21/7/2025). (Tangkapan layar TV Parlemen)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit terkejut mengetahui fakta bahwa dana pendidikan tersebar di banyak kementerian. Sebagai informasi, dana pendidikan menjadi topik sorotan dalam rapat dengan Kementerian Keuangan.

"Tolong data 20% anggaran pendidikan. Nah ini melalui kementerian," tanya Dolfie dalam rapat antara Komisi XI dengan Kementerian Keuangan, Kamis malam (3/7).

Dolfie menyebut, dana pendidikan tersebar melalui sejumlah kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian lainnya.

"Di Kementerian Sosial aja sampai hampir Rp 12 triliun lebih," ungkapnya.

Ia meminta, agar Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pengecekan terkait dana tersebut. "Ya, nanti tolong dicek, Bu. Kalau saya mengatakan tidak ada di kedinasan, ini tersebar di berbagai Kementerian," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk di Kementerian Keuangan masuk dalam program LPDP. Sementara untuk kementerian lainnya akan dilakukan pemeriksaan.

"Ada sekolah umum di bawah Kementerian itu. Kami cek ya, Pak Ya. Tapi kami memang sesuai dengan yang keputusan waktu itu, tahun berapa itu ahun 2008. Kedinasan itu tidak masuk," jelasnya.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut, perlu adanya klarifikasi antara dana pendidikan kedinasan dan non kedinasan

Selain itu, akan melakukan pengecekan, pihaknya juga akan berkonsultasi terkait dengan aspirasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Komisi XI untuk bidang pendidikan.

"Karena ini berarti apakah basisnya komisi atau apakah bisa dibasiskan kepada sektoral," pungkasnya.(sumber)

Tag:
banyakdanadikementerianpendidikan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini