Komite Sekolah Cemari Dunia Pendidikan

Pungutan Menjamur, Warga Minta Kadisdik Rohul Dicopot

Redaksi Redaksi
Pungutan Menjamur, Warga Minta Kadisdik Rohul Dicopot
foto: Ist
Pungutan Menjamur, Warga Minta Kadisdik Rohul Dicopot
ROKAN HULU, riaueditor.com - Banyak wali murid yang kecewa dengan sikap Tiplan yang tak ambil pusing dengan berbagai pungutan yang terjadi di sekolah yang dipimpinnya. Tiplan adalah Kepala Sekolah yang merangkap di dua Sekolah Negeri yakni SDN 003 serta SMPN 008 Desa Cangkir Indah Kecamatan Pagarantapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
 
Kepada wartawan Tiplan mengaku tidak mengetahui adanya pungutan di dua sekolah yang ia pimpin. Menurutnya pungutan-pungutan itu adalah kebijakan Komite Sekolah (KS).

"Yang saya urusi hanya dana BOS, urusan pungutan saya tidak tau, itu kebijakan Komite Sekolah, tidak ada urusan saya disitu, jumpai aja tuh Ketua Komitenya yah, saya sudah capek kalau mau angkat berita ini angkatlah," ocehnya kepada riaueditor.com di ujung telepon, Sabtu (22/8).

Dugaan pungli yang dimaksudkan dintaranya pungutan uang Komite Sekolah SDN 003 senilai Rp 25000,- per siswa, pembelian buku sekitar Rp 60000,- per siswa dan pembayaran lainnya masih diperkirakan masih mencapai ratusan ribu.

Sedangkan di SMPN 008 yang gedungnya berdampingan SDN 003 itu juga mengalami nasib yang sama diantaranya sekolah memungut lagi untuk pembayaran SPP sebesar Rp 50000,- per siswa, pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS) sebesar Rp.90.000,- per siswa, uang khas siswa Rp2.000,- per siswa dan pembayaran asuransi anak murid senilai Rp4.000,- per siswa, rata-rata pungutan itu diperuntukan guna membayar gaji Guru Honor dan Komite Sekolah.

Sebut saja Mucktar (45), salah seorang wali murid warga Desa Cangkir Indah mengatakan bahwa berbagai pungutan yang digelar di dua sekolah tersebut sudah berlangsung lama, sayangnya hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari dinas terkait, katanya.

"Kami curiga keberadaan komite sekolah dijadikan sarana melegalkan pungli oleh dinas terkait," katanya.

Mucktar mendesak agar Bupati Achmad segera mencopot pejabat kepala dinas pendidikan Rokan Hulu yang saat disandang M Zen, sebab sejak M Zen menjabat beragam pungutan di sekolah yang mengatasnamakan komite semakin menjamur.

Mucktar prihatin, disaat kabupaten/kota lainnya di provinsi Riau saling berlomba mewujudkan pendidikan gratis, dinas pendidikan Rokanhulu justru berlomba meningkatkan beragam pungutan di sekolah yang memberatkan orang tua dan wali murid, pungkasnya.(ys)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini