JAKARTA - Dengan jumlah siswa mencapai 54 juta dan dana yang dikumpulkan dari masyarakat mungkin bisa mencapai puluhan Triliun Rupiah, maka terlalu polos untuk membuka bebas sektor pendidikan kepada seluruh perusahaan asing secara tidak diawasi. Karena sektor pendidikan adalah strategis untuk kepentingan nasional oleh karena itu produk-produk jasa teknologi edukasi baiknya wajib memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) secara maksimal untuk memenuhi aturan dan agar dana masyarakat tidak kabur ke perusahaan luar negeri dan menekan Rupiah.
Keputusan TKDN ini sudah dikeluarkan lewat surat Keputusan Presiden No.24 Tahun 2018 untuk peningkatan penggunaan produk/jasa dalam negeri. Sebelumnya kemampuan intelektual sebagai komponen TKDN sering di anggap tidak penting dibandingkan dengan kemampuan membuka tenaga kerja pabrik. Namun sekarang ini baiknya kita sadar bahwa mungkin masalah gaji rendah adalah akibat dari kurangnya fokus untuk menghargai dalam meningkatkan kemampuan intetektual dalam negeri.
Selama regulator tidak merubah ini, maka Indonesia akan tetap menjadi tempat dimana gaji rendah dari pabrik, dan dimana gaji tinggi dari pendapatan intelektual akan tetap di expor keluar negeri. Oleh karena itu kementrian wajib membantu perusahaan piranti lunak lokal dalam sektor strategis seperti pendidikan agar kemampuan intelektual dalam negeri bisa berkembang juga.
Santoso Suratso BSc., MBA, CEO dari Pendidikan.id mengatakan "Dengan rasa bersyukur Kipin School 4.0 adalah produk teknologi pendidikan untuk sekolah yang pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi TKDN dari Sucofindo. Kami yakin sekolah-sekolah, guru-guru, kepala sekolah, pemda, dan pemerintah akan memilih Kipin School lebih dari pada mitra yang lain yang belum memiliki TKDN".
"Kesadaran untuk ini, mengunakan produk lokal ber TKDN seperti Kipin School terus meningkat pesat terutama di era Covid-19 ini, memilih mitra lokal lebih mesra, dari kita untuk kita dan masyarakat dalam negeri semua, sudah saatnya guru dan sekolah menanyakan apa penyedia teknologi pendidikan memiliki TKDN?" tambah Santoso.
Sekarang ini banyak sekali aplikasi pendidikan swasta seperti Ruangguru, Quipper, Zenius, dan yang lainnya sudah tersedia untuk siswa, namun keperdulian untuk bertanya ketersediaan sertifikat TKDN masih rendah di guru-guru, sekolah dan masyarakat. Sebagai contoh, Kipin School dengan sertifikat TKDN Sucofindo dirancang khusus untuk pembelajaran berbasis kurikulum sekolah dengan lebih dari 50,000 konten pembelajaran digital yang tidak ditemukan di platform lain seperti karya eksklusif Komik Literasi http://komik.pendidikan.id/ dimana siswa bisa belajar budi pekerti dan karakter sesuai dengan kebudayaan Indonesia.
Jadi apakah sektor pendidikan strategis dan layak mendapatkan sertifikasi TKDN sebelum boleh untuk dipasarkan di Indonesia? Hanya suara anda sebagai masyarakat yang bisa menjawab, silakan isi survey ini, klik disini.***