Wabup Bagus Santoso di Hadapan Menteri: Bengkalis Darurat Abrasi!

Redaksi Redaksi
Wabup Bagus Santoso di Hadapan Menteri: Bengkalis Darurat Abrasi!
Wabup Bagus Santoso dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Jakarta.(Foto: Diskominfotik)

JAKARTA - Sebagai wilayah perbatasan negara, Kabupaten Bengkalis saat ini menghadapi masalah serius. Wilayah terluar Indonesia ini kini terancam oleh abrasi yang hari ke hari kian mengkhawatirkan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Rakorendal) pada 17-20 November 2025.

Wabup Bagus Santoso pada kegiatan yang digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Hotel Aston Sentul Lake Resort & Conference itu, bahwa Kabupaten Bengkalis saat ini darurat abrasi.

Dalam sesi paparan kepala daerah, Wabup Bengkalis menegaskan kondisi geografis Bengkalis yang berada di sisi selatan Selat Malaka yang berhadapan langsung dengan dinamika kawasan perbatasan yang strategis sekaligus rentan.

Pesisir Bengkalis saat ini disampaikan Bagus Santoso berada dalam situasi sangat kritis. Abrasi telah menggerus daratan hampir 1,5 kilometer. Jika tidak ditangani serius, pulau ini berpotensi hilang secara bertahap.

Dari total potensi abrasi sepanjang 222 kilometer, sebanyak 120 kilometer tergolong kritis, sementara daerah baru mampu menangani 31 kilometer. Artinya, terdapat sekitar 90 kilometer kawasan yang membutuhkan penanganan segera. Estimasi biaya penanganan mencapai sekitar Rp2,5 triliun, sementara anggaran infrastruktur tahun ini hanya sekitar Rp42 milyar.

Kewenangan penanganan daerah pesisir berada pada pemerintah pusat, sementara kapasitas anggaran daerah sangat terbatas. Abrasi yang tidak tertangani tidak hanya mengancam permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggeser titik koordinat batas negara, yang memiliki implikasi serius bagi kedaulatan NKRI.

Melalui forum ini, Wabup Bagus Santoso berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang proporsional.

"Ketika pusat menuntut efisiensi, daerah juga merasakan dampaknya secara langsung. Sinergi yang lebih kuat sangat diperlukan agar penanganan perbatasan tidak menimbulkan ketimpangan kewenangan dan beban anggaran," ucap Wabup.

Rakorendal ini dibuka secara resmi oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chaniago bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hadir pula Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman dalam kegiatan tersebut.

Forum ini membahas penyelarasan pembangunan kawasan perbatasan dengan RPJMN 2025–2029 sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pembangunan perbatasan diarahkan untuk memperkuat sektor politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya guna mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang terpadu dan berkesinambungan.

"Dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan ini, kita memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju, serta menjadi kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Mendagri Tito Karnavian.

Forum ini juga memetakan realisasi program hingga triwulan III tahun 2025 dan mengidentifikasi persoalan di lapangan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi 2027. Dalam laporannya, Sekjen BNPP menyampaikan bahwa jumlah anggota BNPP meningkat signifikan dari 18 menjadi 40 kementerian/lembaga, menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera.(Diskominfotik)

Tag:
abrasidaruratPemkab Bengkalis
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini